Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Minta Pemerintah Gerak Cepat soal Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Kompas.com - 02/03/2022, 22:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah peka terhadap berbagai keluhan masyarakat tentang kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurut dia, harus ada solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap berbagai persoalan tersebut.

"Berbagai opsi bisa dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Yang penting harus cepat geraknya. Jangan rakyat terlalu lama menunggu solusi. Karena dapur harus tetap ngebul," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (2/3/2022).

Hal itu disampaikan Puan saat berkunjung ke Pasar Tambahrejo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi.

Pada kunjungan itu, Puan mengecek harga serta ketersediaan minyak goreng dan tempe yang belakangan langka di pasar.

Baca juga: Puan Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Harga Kedelai Sebelum Ramadan

Dia berkeliling pasar dan bertanya seputar harga kebutuhan pokok kepada pedagang.

Saat bertanya kepada salah satu pedagang tempe bernama Slamet, dikeluhkan bahwa harga kedelai yang naik berimbas pada penjualan tempe.

"Sepapan tempe biasanya harga Rp. 10.000 bu. Sekarang naik jadi Rp. 12.000. Agak memberatkan masyarakat," kata Slamet kepada Puan.

Selain ke pedagang tempe, Ketua DPP PDI-P itu juga mengecek pasokan minyak goreng. Salah satu pedagang bernama Warinten mengatakan, pedagang di Pasar Tambahrejo sudah mengikuti harga minyak goreng yang ditentukan pemerintah.

“Kalau saya menjual memang ingin harganya jangan mahal-mahal. Jadi pembelinya senang, pedagangnya juga senang,” tuturnya.

Baca juga: Puan Maharani ke Surabaya, Akan Kunjungi Kampung Sepatu dan Kampung Dinamo

Setelah mendengar keluhan tersebut, Puan menyepakati bahwa memang terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dia menyebutkan, berdasarkan pembicaraannya dengan para pedagang, terdapat kondisi di mana kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga tahu dan tempe.

Bahkan, Puan juga mengaku mendengarkan keluhan adanya harga daging sapi yang mahal.

"Maka itu saya sebagai Ketua DPR RI turun langsung meninjau dan ingin dengar langsung dari mulut pedagang, apa saja masalah yang ditemui," ucapnya.

Selain di Pasar Tambahrejo, Puan juga menuju Kampung Tempe Sukomanunggal. Di desa itu terdapat paguyuban yang terdiri dari 12 pengrajin tempe, 7 pengrajin 1 tempe gembos, dan 1 pengrajin tahu.

Saat berdialog, Puan menemukan adanya keluhan para pengrajin tempe terhadap kenaikan harga kedelai.

Kenaikan itu dinilai berdampak terhadap produksi tempe dan tahu.

“Kedelai naik dari harga Rp. 8.000 menjadi Rp. 11.500 per kilogram. Lumayan berat bu,” kata salah satu pengrajin tempe di Kampung Sukomanunggal.

Merespons keluhan itu, Puan menilai perlu ada gotong royong dan koordinasi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan pasokan dan off taker kedelai lokal.

Baca juga: Kunjungi Pasar Tradisional di Surabaya, Puan Maharani Beli Cabai, Tomat hingga Tas

Dia menyebutkan, seharusnya sejak 2020 pemerintah bisa melakukan riset serius dalam memaksimalkan komoditas non kedelai untuk jadi tempe.

“Misalnya koro pedang, koro benguk, kacang tanah, kacang hijau, lamtoro, bahkan daun singkong. Keberhasilan penelitian seperti itu bisa untuk parsial substitusi,” ucap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

“Kita minta agar sebelum Ramadan masalah kedelai ini harus sudah bisa diselesaikan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com