Puan Minta Pemerintah Gerak Cepat soal Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah peka terhadap berbagai keluhan masyarakat tentang kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurut dia, harus ada solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap berbagai persoalan tersebut.

"Berbagai opsi bisa dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Yang penting harus cepat geraknya. Jangan rakyat terlalu lama menunggu solusi. Karena dapur harus tetap ngebul," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (2/3/2022).

Hal itu disampaikan Puan saat berkunjung ke Pasar Tambahrejo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi.

Pada kunjungan itu, Puan mengecek harga serta ketersediaan minyak goreng dan tempe yang belakangan langka di pasar.

Dia berkeliling pasar dan bertanya seputar harga kebutuhan pokok kepada pedagang.

Saat bertanya kepada salah satu pedagang tempe bernama Slamet, dikeluhkan bahwa harga kedelai yang naik berimbas pada penjualan tempe.

"Sepapan tempe biasanya harga Rp. 10.000 bu. Sekarang naik jadi Rp. 12.000. Agak memberatkan masyarakat," kata Slamet kepada Puan.

Selain ke pedagang tempe, Ketua DPP PDI-P itu juga mengecek pasokan minyak goreng. Salah satu pedagang bernama Warinten mengatakan, pedagang di Pasar Tambahrejo sudah mengikuti harga minyak goreng yang ditentukan pemerintah.

“Kalau saya menjual memang ingin harganya jangan mahal-mahal. Jadi pembelinya senang, pedagangnya juga senang,” tuturnya.

Setelah mendengar keluhan tersebut, Puan menyepakati bahwa memang terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dia menyebutkan, berdasarkan pembicaraannya dengan para pedagang, terdapat kondisi di mana kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga tahu dan tempe.

Bahkan, Puan juga mengaku mendengarkan keluhan adanya harga daging sapi yang mahal.

"Maka itu saya sebagai Ketua DPR RI turun langsung meninjau dan ingin dengar langsung dari mulut pedagang, apa saja masalah yang ditemui," ucapnya.

Selain di Pasar Tambahrejo, Puan juga menuju Kampung Tempe Sukomanunggal. Di desa itu terdapat paguyuban yang terdiri dari 12 pengrajin tempe, 7 pengrajin 1 tempe gembos, dan 1 pengrajin tahu.

Saat berdialog, Puan menemukan adanya keluhan para pengrajin tempe terhadap kenaikan harga kedelai.

Kenaikan itu dinilai berdampak terhadap produksi tempe dan tahu.

“Kedelai naik dari harga Rp. 8.000 menjadi Rp. 11.500 per kilogram. Lumayan berat bu,” kata salah satu pengrajin tempe di Kampung Sukomanunggal.

Merespons keluhan itu, Puan menilai perlu ada gotong royong dan koordinasi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan pasokan dan off taker kedelai lokal.

Dia menyebutkan, seharusnya sejak 2020 pemerintah bisa melakukan riset serius dalam memaksimalkan komoditas non kedelai untuk jadi tempe.

“Misalnya koro pedang, koro benguk, kacang tanah, kacang hijau, lamtoro, bahkan daun singkong. Keberhasilan penelitian seperti itu bisa untuk parsial substitusi,” ucap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

“Kita minta agar sebelum Ramadan masalah kedelai ini harus sudah bisa diselesaikan," pungkasnya.