Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Alasan Puan Maharani Belum Bisa Rebut Hati Masyarakat

Kompas.com - 25/02/2022, 09:16 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai ada tiga faktor yang menyebabkan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani saat ini terpuruk.

"Pertama kemungkinan masyarakat melihat sosok Puan belum mewakili bayangan publik atau preferensi sebagai pemimpin nasional pada 2024," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Arya menilai masyarakat menganggap figur Puan saat ini bukan sebagai pilihan utama untuk bersaing dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang,

"Ini kan soal rasa publik. Saya melihat dia belum mampu merebut simpati publik," lanjut Arya.

Baca juga: Berkaca Hasil Survei, Pengamat Sebut Puan Tak Jadi Pilihan Utama Pemilih PDI-P

Padahal, kata Arya, kampanye yang dilakukan Puan termasuk gencar dengan memasang spanduk atau baliho. Namun, ternyata upaya itu belum ampuh mengerek popularitasnya.

Persoalan kedua yang membuat elektabilitas Puan adalah terkait narasi politik. Arya menilai narasi politik yang disampaikan belum bisa memikat masyarakat.

"Narasinya sejauh ini banyak, tapi itu belum mampu menghiptnotis publik. Orang-orang belum terdorong mempertimbangkan dia," kata Arya.

Selain itu, Arya menilai narasi politik Puan saat ini termasuk abstrak dan sulit dipahami oleh masyarakat.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Puan Maharani di Bawah 1 Persen

Lalu kendala yang ketiga yang dianggap menghambat pertumbuhan elektabilitas Puan adalah soal citra dan gaya komunikasi politik. Menurut Arya, Puan memang berpengalaman di pemerintahan karena pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), anggota DPR dan kini menjadi Ketua DPR.

"Kompetensi ada, tetapi personalitas, pendekatan Puan, gaya komunikasi, sikapnya, atau yang dia tampilkan ke publik imejnya belum seiring dengan apa yang diinginkan publik sebagai calon pemimpin nasional," ucap Arya.

Dalam hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang digelar Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 terungkap anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu memperoleh elektabilitas sebesar 0,6 persen.

Dari hasil survei lembaga lain pun elektabilitas Puan tetap rendah. Contohnya dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 9 Januari 2022 menunjukkan elektabilitas Puan berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 1,8 persen.

Kemudian hasil survei Charta Politika yang dirilis pada 20 Desember 2021 menunjukkan Puan berada pada peringkat ke-9 dengan mengantongi elektabilitas 1,1 persen dalam simulasi 10 nama.

Baca juga: Ketika Elektabilitas Puan Maharani Tergilas Rekan Separtai...

Menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jawa Barat pada 5-8 Februari, elektabilitas Puan juga hanya mencapai 0,8 persen dalam simulasi tertutup 10 nama.

Elektabilitas Puan dalam hasil survei Litbang Kompas jika dibandingkan dengan beberapa rekan satu partainya juga berada pada urutan buncit. Sejumlah kader PDI-P yang meraih elektabilitas di atas 1 persen adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (20,5 persen), eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (2,9 persen), dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (2,6 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com