Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAL Pastikan Sanksi Barat Tak Pengaruhi Operasional Alutsista TNI AL Buatan Rusia

Kompas.com - 02/03/2022, 17:34 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono memastikan, sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap Rusia, tak mempengaruhi operasional alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL buatan negara berlambang elang berkepala dua itu.

Sebab, kata Yudo, alutsista yang dibeli dari Rusia sudah menjadi hak milik Indonesia.

“Kita enggak pengaruh Rusia mau perang sama mana pun bahwa alat itu kan istilahnya sudah kita beli dan sudah menjadi hak kita,” ujar Yudo kepada awak media di Mabesal, Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Kendati demikian, Yudo tetap mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi dampak sanksi Barat terhadap penggunaan suku cadang yang dipakai TNI AL.

“Ke depan bagaimana untuk spare part (suku cadang) mungkin ada kena embargo atau tidak tentunya harus kita antisipasi,” terang dia.

Baca juga: Spesifikasi Kapal Selam Scorpene Incaran Prabowo yang Diinginkan TNI AL

Di sisi lain, Yudo menuturkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti mengenai nasib penggunaan suku cadang TNI AL produksi Rusia ke depan, sekalipun secara operasional tetap digunakan.

“Untuk spare part-nya kita sampai sekarang ini belum tahu karena nanti yang anu (mengurus) Kemenhan. Secara operasional tetap kita gunakan,” imbuh dia.

Diberitakan, Jerman dan sekutu Baratnya sepakat untuk menghentikan Rusia dari sistem pembayaran global SWIFT.

Ini disampaikan juru bicara pemerintah Jerman pada Sabtu (26/2/2022), dalam paket sanksi ketiga yang bertujuan menghentikan invasi Rusia ke Ukraina.

Dilansir Reuters, sanksi yang disepakati dengan Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Italia, Inggris Raya dan Komisi Eropa.

Mereka juga akan membatasi kemampuan bank sentral Rusia untuk mendukung rubel.

Hal itu akan mengakhiri "paspor emas" untuk orang kaya Rusia dan keluarga mereka.

Baca juga: Mampukah Rusia Bertahan dengan Gempuran Sanksi, Boikot dan Anjloknya Rubel?

Ini juga akan menargetkan individu dan institusi di Rusia dan di tempat lain yang mendukung perang melawan Ukraina, kata juru bicara itu.

"Negara-negara tersebut menekankan kesediaan mereka untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika Rusia tidak mengakhiri serangannya terhadap Ukraina dan dengan demikian terhadap tatanan perdamaian Eropa," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com