Manuver Minta Pemilu Diundur, Cak Imin Dinilai Khawatir Kalah karena Elektabilitas Susah "Ngangkat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membuka kembali wacana agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. Wacana tersebut dinilai sebagai manuver karena Cak Imin khawatir tak berhasil di Pilpres 2024.

Seperti diketahui, Cak Imin sudah menyatakan ingin maju dalam gelaran Pilpres mendatang sebagai calon presiden (capres).

"Bisa jadi dan saya meyakini alasan pemunduran jadwal pemilu terkait dengan keengganan berbagai kalangan, termasuk PKB, untuk ikut pemilu mendatang," ujar Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi dalam perbincangan dengan Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Cak Imin dinilai menyadari masih kekurangan modal untuk Pemilu 2 tahun lagi. Mulai dari modal dana, hingga modal politik.

"Diprediksikan biaya pemilu akan membengkak karena efek pandemi yang masih berkepanjangan," kata Ari.

Baca juga: Soal Usulan Pemilu Ditunda, Perindo: Presiden Tak Tertarik, Mungkin Maunya Cak Imin Saja

"Serta kekhawatiran momentum of looses mengingat elektabilitas Cak Imin yang masih susah 'ngangkat'," imbuh dosen Universitas Indonesia itu.

Dalam berbagai survei, elektabilitas Cak Imin sebagai capres memang masih sangat rendah.

Di survei lembaga Indikator Politik Indonesia bulan Januari lalu, Cak Imin hanya memperoleh elektabilitas 0,3%.

Sementara itu, berdasarkan survei kolaborasi Politika Research & Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) akhir tahun 2021, elektabilitas Muhaimin sebesar 0,1 persen.

Angka itu jauh di bawah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebesar 0,6 persen, bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 4,3 persen, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebesar 21,6 persen.

Baca juga: Mengaku Sering Ditanya Jokowi soal Pencapresan, Cak Imin: Saya Jawab Good

Bahkan dalam Survei Kepemimpinan Nasional Kompas terbaru yang dirilis beberapa hari lalu, nama Muhaimin Iskandar tak masuk sebagai capres pilihan.

Mantan Menaker itu kalah dari tokoh-tokoh yang bukan elite politik seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gatot Nurmantyo, Erick Thohir, dan Mahfud Md.

Meski begitu, Cak Imin disebut tak seharusnya memberi wacana memundurkan Pemilu karena inkonstitusional. Sebab UUD 1945 sudah mengamanatkan Pemilu dilakukan dalam waktu 5 tahun sekali.

Ari mengatakan, memundurkan pelaksanaan pemilu sama saja dengan mengingkari hajatan demokrasi yang menjadi parameter kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Penjadwalan pemilu ulang tidak bisa hanya karena alasan-alasan yang tidak memiliki pijakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Doktor Komunikasi Politik tersebut.

Ganggu fokus kerja Jokowi

Manuver Cak Imin pun dianggap justru akan mengganggu kerja-kerja Presiden Joko Widodo, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.

Apalagi saat ini Jokowi sedang fokus menggarap proyek besar pemindahan ibu kota negara (IKN).

Jokowi sendiri sudah pernah menyatakan tidak berminat untuk menjabat sebagai presiden melebihi yang sudah ditentukan oleh konstitusi.

Baca juga: Khawatir Ganggu Stabilitas Ekonomi, Cak Imin Usul Pemilu 2024 Diundur

"Tentu saja pernyataan pengunduran jadwal pemilu tidak satu tarikan nafas dengan semangat Presiden Jokowi," ungkap Ari, sebelumnya.

"Sangat disayangkan jika PKB tidak senafas dengan komitmen Jokowi yang tidak ingin pemilu diundur yang berkonsekuensi kepada perpanjangan masa jabatan Presiden," imbuh dia.

Usul Pemilu mundur

Usulan untuk menunda Pemilu 2024 disampaikan Cak Imin setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu.

Ia mengungkapkan, alasan utama Pemilu ditunda untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

Cak Imin lalu menyinggung masukan para pengusaha dan analis ekonomi, pada 2022 Indonesia akan sangat optimis melihat peluang ekonomi.

Baca juga: Muhaimin Iskandar: Kalau Kader PKB Semangat Mencalonkan Saya Jadi Capres Itu Wajar

Nantinya, kata dia, akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap 2 tahun pandemi yang tidak efisien.

"Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” urai dia.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan. Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan,” lanjut Cak Imin.

Didukung dua Ketum koalisi Jokowi

Usulan Cak Imin didukung oleh partai menengah, salah satunya adalah PAN.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya setuju apabila jadwal Pemilu 2024 dipertimbangkan untuk diundur.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Wakil Ketua MPR itu menyebut ada 5 alasan yang mendasari mengapa Pemilu perlu dipertimbangkan diundur.

Baca juga: Jangan Ganggu Jokowi dengan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Kelima faktor itu adalah pandemi Covid-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran Pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas pandemi.

Zulhas mengklaim keputusan PAN mendukung pengunduran pemilu ini diambil setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.

"Dalam konteks ini, PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," ujar Zulhas.

Sebelum Zulhas, wacana diundurnya Pemilu 2024 juga sempat diungkap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Baca juga: Usul Pemilu Diundur, Muhaimin Dinilai Terapkan Strategi Buying Time

Hal tersebut lantaran Airlangga mendapat aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, di tengah-tengah kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pada Kamis (24/2/2022).

Aspirasi itu berisi mengenai keinginan petani di Siak mengenai keberlanjutan pemerintahan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ucap Airlangga, dikutip dari siaran pers.

Sama seperti Cak Imin, Zulhas dan Airlangga yang juga siap maju di Pilpres 2024 masih memiliki elektabilitas yang rendah.