Ketika Ketum PKB-Golkar Tampung Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden...

Namun, Airlangga mengatakan, sebagai ketua umum partai dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut.

Baca juga: Cek Fakta Sepekan: Hoaks Seputar Chemtrail hingga Presiden 3 Periode

Ia menyebutkan, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Senada dengan Muhaimin, ia berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga.

Kokoh Menolak

Walau diwacanakan oleh dua partai politik pendukung pemerintah, ide perpanjangan masa jabatan ini tidak didukung penuh oleh partai-partai yang duduk di parlemen.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya tegas menolak usulan penundaan pemilu.

Hasto menegaskan, partainya taap pada Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu," kata Hasto.

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode, Paradoks Komunikasi Politik Indonesia

Ia mengingatkan bahwa periodisasi pemilu lima tahunan juga membentuk kultur demokrasi. Menurut dia, apabila kultur periodisasi tersebut diganggu, maka akan hanya berdampak pada instabilitas politik.

"Jadi, daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu," kata Hasto.

Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa menyatakan, partainya juga menolak pengunduran pemilu. Ia meminta semua pihak untuk menghormati ketentuan yang ada di konstitusi.

Ia melanjutkan, DPR bersama pemerintah dan KPU juga sudah menetapkan bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

"Dengan disepakati jadwal pelaksanaan Pemilu, artinya bahwa pemerintah dalam hal ini, Pak Jokowi, pasti sudah menyetujui pemilu akan dilakukan, tidak ada pengunduran," kata dia.

Baca juga: Wawancara Khusus Zulkifli Hasan: Di Balik Koalisi, Jokowi Tiga Periode dan Tugas Baru PAN

Dari sisi luar pemerintah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat menciptakan rezim yang otoriter.