Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Alasan Brigjen Tumilaar Ditahan di RTM Depok | Survei Litbang Kompas Sebut Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Teratas, Demokrat Geser Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang membenarkan bahwa Staf Khusus KSAD Brigjen Junior Tumilaar ditahan menjadi yang terpopuler pada Selasa (22/2/2022).

Kemudian, berita tentang hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan tentang elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra saat ini masih berada di posisi paling atas juga banyak dibaca.

Selain itu, ada juga berita tentang konsep Kota 10 Menit di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

1. KSAD Dudung Benarkan Brigjen Tumilaar Ditahan di RTM Depok, Ini Alasannya

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman membenarkan kabar bahwa Staf Khusus KSAD Brigjen Junior Tumilaar ditahan. Ia mengungkapkan, Tumilaar ditahan karena sebagai prajurit bertindak “di luar tugas pokok” dan tak seizin dirinya.

"Dia tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus KSAD untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya dia sebagai satuan kewilayahan seharusnya Babinsa sampai dengan Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan pemda dan aparat keamanan setempat," kata Dudung, dikutip dari Tribunnews pada Selasa (22/2/2022).

"Dia melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya. Staf Khusus KSAD, apabila keluar, harus seizin KSAD, tapi dia bertindak mengatasnamakan membela rakyat, padahal bukan kewenangan yang bersangkutan," ia menambahkan.

Sebelumnya, kabar mengenai penahanan Junior Tumilaar mengemuka usai beredarnya foto selembar surat yang ditulis tangan atas nama dirinya di media sosial, kemarin. Surat tersebut perihal permohonan Tumilaar untuk dievakuasi ke RSPAD dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena sakit asam lambung atau GERD yang dideritanya.

Surat tersebut ditujukan kepada KSAD, Ka Otmilti II, Danpuspom AD, dan Ditkum AD. Tumilaar disebut telah ditahan pada 31 Januari hingga 15 Februari 2022 di Pomdam Jaya. Kemudian penahanan tersebut dilanjutkan di RTM, Depok, sejak 16 Februari 2022 hingga saat ini atau Senin (21/2/2022).

Disebutkan pula, Junior memohon diampuni karena membela rakyat warga Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban penggusuran lahan dan bangunan PT Sentul City.

2. Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Teratas, Demokrat Geser Golkar

Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang dilaksanakan Litbang Kompas pada Januari 2022 menunjukkan, elektabilitas PDI Perjuangan masih berada di posisi teratas dengan angka 22,8 persen, disusul oleh Partai Gerindra (13,9 persen).

Elektabilitas PDI-P tercatat meningkat dari angka 19,1 persen pada Oktober 2021, begitu pula dengan Gerindra yang elektabilitasnya bertambah dari 8,8 persen pada bulan yang sama.

Meski dua partai itu tetap berada di posisi dua teratas, terdapat perubahan posisi di peringkat tiga, yang kini diisi oleh Partai Demokrat dengan menggeser Partai Golkar.

Dalam survei pada Januari 2022, elektabilitas Demokrat tercatat naik signifikan dari 5,4 persen pada Oktober 2021 menjadi 10,7 persen. Sementara, elektabilitas Golkar 'hanya' bertambah dari 7,3 persen pada Oktober 2021 menjadi 8,6 persen pada Januari 2022.

Dikutip dari Kompas.id, melesatnya elektabilitas Demokrat diperkirakan tak lepas dari kemenangan upaya hukum yang diajukan Demokrat terkait status pengurus partai. Tampilnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menanggapi isu-isu viral juga dinilai mampu menggalang simpati sosial.

"Sulit dimungkiri, dengan kondisi publik yang terpolarisasi, sikap beroposisi terhadap isu-isu sensitif yang diprogramkan pemerintah dapat membawa manfaat popularitas," tulis tim Litbang Kompas.

Di bawah empat partai tersebut, berturut-turut terdapat PKS dengan elektabilitas sebesar 6,8 persen, PKB (5,5 persen), Partai Nasdem (3,5 persen), PPP (2,8 persen), PAN (2,5 persen), dan Partai perindo (2,5 persen).

Survei yang sama mencatat ada lima partai yang elektabiltiasnya di bawah 1 persen yakni PSI (0,9 persen), Parta Hanura (0,6 persen), PBB (0,6 persen), Partai Garuda (0,4 persen), dan partai-partai lainnya (0,3 persen).

3. Jokowi: Yang Senang Jalan Kaki dan Bersepeda Pindahlah ke IKN, yang Suka Naik Mobil Jangan

Presiden Joko Widodo mengatakan, konsep smart forest city dalam realisasi pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara akan memprioritaskan bagi para pejalan kaki, pengguna sepeda, dan alat transportasi umum. Dengan demikian, Presiden mengajak masyarakat yang gemar berjalan kaki dan bersepeda tidak ragu untuk pindah ke kawasan IKN Nusantara yang ada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu.

Menurut Jokowi, perencana kota IKN Nusantara telah merumuskan konsep 10 minute city.

"Jadi 10 minute city dari satu titik ke titik lain 10 menit saja. Dan kita akan memberikan prioritas kepada, yang pertama adalah pejalan kaki. Yang kedua yang naik sepeda. Yang ketiga (pengguna) transportasi umum," ujar Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

"Yang senang jalan kaki itu silakan pindah ke ibu kota baru. Yang senang bersepeda, yang ingin sehat itu juga pindahlah ke IKN. Yang senang naik mobil, apalagi yang memakai BBM fosil jangan pindah ke IKN," tegasnya.

Jokowi mengungkapkan, konsep besar dari IKN Nusantara yakni smart forest city, sehingga nanti di kawasan tersebut akan banyak terdapat kawasan hijau dan hutan.

"Semuanya dibangun dengan teknologi modern, baik transportasi, pengairan, infrastruktur listrik, infrastruktur komunikasi, hingga pelayanan publik," ungkap Jokowi.

Presiden menjelaskan, yang akan direalisasikan dalam pembangunan IKN Nusantara adalah 70 persen areanya harus menjadi area hijau. Kemudian, 80 persen kendaraan yang ada di sana atau yang mendukung perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain didukung oleh transportasi publik.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/06361141/populer-nasional-alasan-brigjen-tumilaar-ditahan-di-rtm-depok-survei-litbang

Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke