Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posisi Andi Widjajanto yang Kini Sulit "Digoyang" Parpol Koalisi meski Kembali Dekat Jokowi

Kompas.com - 21/02/2022, 15:30 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

"Selain kapasitasnya yang memang secara akademis mendalami ilmu tentang pertahanan, AW juga kita ketahui memiliki kedekatan secara personal dengan Jokowi sehingga bisa lebih memudahkan komunikasi terkait menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan presiden," paparnya.

Sekalipun bukan berasal dari kalangan militer, namun karena banyak mendalami masalah internasional dan pertahanan serta latar belakang pendidikannya yang juga sesuai, Andi Widjajanto dinilai tetap bisa menjalankan tugasnya dengan optimal sebagai Gubernur Lemhannas.

Sebab Gubernur Lemhannas juga bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada Presiden ketika diminta ataupun tidak diminta berkaitan dengan berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional.

Baca juga: Deretan Gubernur Lemhannas dari Kalangan Sipil, Andi Widjajanto yang Keempat

Yunarto justru memuji Jokowi yang keluar dari pakem dengan memilih unsur sipil untuk memimpin Lemhannas.

"Pilihan kepada sosok sipil juga sebuah hal positif yang bisa lebih menjamin sisi objektivitas Lemhannas dalam memberikan masukan seperti pernah dilakukan juga di masa Gubernur Lemhannas sebelumnya di masa reformasi," ujar Yunarto.

Dapat arahan dari Megawati

Andi Widjajanto resmi dilantik sebagai Gubernur Lemhannas oleh Presiden Jokowi siang tadi di Istana Negara.

Andi mengatakan dirinya mendapat arahan khusus dari Jokowi soal tugas barunya.

"Arahan dari Bapak Presiden adalah melakukan penguatan transformasi Lemhannas sehingga sesuai tantangan geopolitik abad ke-21," ujar Andi Widjajanto usai pelantikan, Senin.

Dengan begitu, ke depannya Lemhannas bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin nasional. Selain itu dapat menjadi dapur kajian strategis bagi presiden untuk isu-isu lokal, regional dan global.

Baca juga: Penunjukan Andi Widjajanto Dinilai Tepat, Ketua Komisi I: Lemhannas Butuh Pemimpin Muda

"Serta Lemhannas menjalankan fungsinya untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan," kata Dosen tetap Universitas Indonesia itu.

Selain dari Jokowi, Andi Widjajanto juga mendapat arahan dari Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Agar menjalankan amanat sebagai Gubernur Lemhannas ini dengan tetap berpegang kepada ideologi Pancasila, lalu berusaha untuk menampung gagasan besar Bung Karno bersama pemikiran strategis tokoh bangsa," terang Andi Widjajanto.

Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lemhannas menggantikan Letjen (Purn) Agus Widjojo yang kini menjadi duta besar Indonesia di Filipina. Andi menjadi Gubernur Lemhannas keempat yang berasal dari kalangan sipil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com