Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posisi Andi Widjajanto yang Kini Sulit "Digoyang" Parpol Koalisi meski Kembali Dekat Jokowi

Kompas.com - 21/02/2022, 15:30 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Andi Widjajanto yang baru saja dilantik sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pernah "didepak" dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) buntut ketidaksukaan partai koalisi. Kini posisi Andi dinilai akan relatif lebih aman.

Seperti diketahui, Andi Widjajanto di-reshuffle dari Kabinet Jokowi dari posisinya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) tahun 2015.

Di awal kepemimpinan Jokowi, lulusan Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces, Washington DC, Amerika Serikat, itu mendapat banyak penolakan dari partai politik (parpol) pengusung Jokowi-Jusuf Kalla, terutama PDI-Perjuangan.

Parpol koalisi menuding Andi Widjajanto menjadi penghalang antara Jokowi dan partai koalisi. Bahkan, Andi sempat disebut sebagai "Brutus" di lingkaran Istana.

Padahal, Andi Widjajanto merupakan salah satu tim sukses yang berjasa terhadap pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Banyak konsep kampanye hingga debat capres Jokowi yang merupakan pemikiran orisinal Andi.

Baca juga: Kilas Balik Andi Widjajanto Didepak dari Kabinet Jokowi karena Dianggap Brutus, Kini Jadi Gubernur Lemhannas

Meski tak lagi berada di ring satu Jokowi usai posisinya sebagai Seskab digantikan Pramono Anung, Andi Widjajanto diketahui tetap punya hubungan baik dengan Jokowi.

Kini tujuh tahun berselang, Jokowi kembali memanggil Andi Widjajanto untuk membantu di pemerintahannya.

Walaupun bukan posisi di dalam Istana, Lemhannas sebagai lembaga think tank pembentukan karakter pemimpin-pemimpin militer dan sipil, peranannya pun cukup penting.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai penunjukan Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lemhannas sudah tepat.

"Pilihan ini sudah sangat tepat, mengapa? Dilihat dari latar belakang yang dimiliki AW (Andi Widjajanto), ada beberapa hal yang bisa dilakukan AW sesuai dengan fungsi dan tugas dari Gubernur Lemhannas," kata Yunarto dalam perbincangan dengan Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Deretan Gubernur Lemhannas dari Kalangan Sipil, Andi Widjajanto yang Keempat

Posisi putra dari Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei itu pun kini relatif lebih aman karena tidak akan bersinggungan langsung dengan parpol. Dengan begitu, kecil kemungkinan Andi Widjajanto akan kembali digoyang oleh parpol koalisi Jokowi.

"Ini lebih cocok buat AW karena praktis tidak banyak berhubungan dengan partai," sebut Yunarto.

Lemhannas merupakan institusi yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional serta pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Salah satu tugas Gubernur Lemhannas adalah melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Yunarto menilai Andi Widjajanto menjadi sosok yang cocok mengemban amanat itu. Karena selain mempunyai latar belakang keilmuan yang sesuai, kedekatannya dengan Jokowi bisa membuat Lemhannas lebih bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com