Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kilas Balik Andi Widjajanto Didepak dari Kabinet Jokowi karena Dianggap "Brutus", Kini Jadi Gubernur Lemhannas

Kompas.com - 21/02/2022, 06:59 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Andi sebelumnya direshuffle dari Kabinet Jokowi di periode pertamanya menyusul tudingan sebagai "Brutus".

Andi Widjajanto diketahui merupakan salah satu tim sukses Jokowi. Di Pilpres 2014, Andi merupakan Deputi Tim Transisi Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK).

Usai terpilih sebagai Presiden, Jokowi menunjuk Andi Widjajanto sebagai Seskab.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Andi Widjajanto mulai "digoyang" oleh partai koalisi pemerintahan Jokowi-JK tahun 2015, terutama PDI-Perjuangan.

Baca juga: Profil Andi Widjajanto yang Bakal Dilantik Jokowi Jadi Gubernur Lemhanas

Salah satu politikus PDI-P yang sempat menyudutkan Andi adalah Masinton Pasaribu. Masinton sempat menuduh Andi Widjajanto dan Menteri BUMN Rini Soemarno memisahkan Jokowi dengan partai pendukungnya.

Bahkan Andi Widjajanto dan Rini Soemarno saat itu disebut sebagai "Brutus" di lingkar Istana.

Awalnya, Masinton menyebut ada sejumlah pihak yang disinyalir ingin memisahkan Presiden Jokowi dengan partai pendukungnya. Orang-orang itu, kata Masinton, bertebaran di lingkaran Istana.

"Posisi Pak Jokowi hari ini dilingkari oleh orang-orang di Istana untuk menjauhkan Pak Jokowi dengan parpol. Ada 'Brutus-Brutus' di Istana mau jauhkan Pak Jokowi dari partai," kata Masinton pada 29 Januari 2015, seperti dikutip Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Andi Widjajanto Diangkat jadi Komisaris Utama Angkasa Pura I

Awalnya, Masinton enggan menyebut siapa Brutus yang ia maksud. Namun kemudian nama Andi Widjajanto dan Rini Soemarno dilontarkan oleh anggota DPR RI itu.

"Kalau saya cuma ke dua orang, Rini dan AW (Andi Widjajanto). Dua orang ini orang-orang begini kan yang kita sebut 'Brutus' jauhkan Jokowi dari partai, menjauhkan dengan relawan, menjauhkan dengan rakyat," ungkap Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015) siang.

Masinton kemudian menyebut Andi sebagai Sekretaris Kabinet kerap mendistorsi informasi yang hendak disampaikan oleh PDI-P ke Presiden. Padahal, kata dia, pesan dan informasi yang disampaikan PDI-P itu turut mewakili aspirasi dan keinginan rakyat.

"Kader-kader partai minta itu dievaluasi oleh Presiden agar pemerintah bisa jalan efektif, pesan-pesan Presiden juga sampai ke rakyat, dan harapan rakyat bisa sampai ke Presiden," ucap Masinton.

Anggota Komisi III DPR tersebut lalu menyarankan agar Andi Widjajanto di-reshuffle, termasuk Rini Soemarno.

"Reshuffle kita usulkan untuk dua orang ini, walau itu hak prerogatif Presiden," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com