Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun SDM Kelautan dan Perikanan

Kompas.com - 21/02/2022, 11:46 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perawkilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara maritim harus terus dikembangkan.

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu mengatakan, salah satu caranya adalah melalui rekrutmen sumber daya manusia (SDM) yang tangguh.

Dia optimistis Indonesia bisa berjaya dan kaya raya jika mampu memanfaatkan potensi besar lautnya.

“Kita masih terus membutuhkan SDM-SDM yang tangguh, yang bisa membuat Indonesia kaya raya dari laut kita tercinta,” tuturnya saat menghadiri Stadium General bersama Taruna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan (KP) Puger, Jember, Minggu (20/2/2022).

Oleh karena itu, Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk memberikan porsi perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan SDM Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Baca juga: Gus AMI Minta Pemerintah Konsisten Kembangkan BLK Komunitas

“Saya minta pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh dalam pembangunan SDM kelautan. SDM kelautan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa kita,” ujarnya dalam keterangan ertuils yang diterima Kompas.com.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, kesadaran Indonesia merupakan negara kelautan diprakarsai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menjadi Presiden RI ke-IV.

Dia menuturkan, Gus Dur sampai mendirikan Kementerian Perikanan dan Kelautan (Kementerian KP) karena sadar Indonesia adalah negara maritim.

“Sebagai negara dengan kelautan yang besar, Gus Dur menetapkan pertama kalinya Indonesia harus memiliki orientasi pembangunan kelautan. Indonesia tidak hanya beroirentasi pada daratan, tetapi justru kelautan,” ungkapnya.

Maka dari itu, Gus Muhaimin pun mengapresiasi prestasi dan kemajuan SMK KP Puger karena memiliki lulusan yang bisa langsung diterima di dunia kerja, bahkan hingga ke luar negeri.

Baca juga: Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

“Saya bersyukur dan bangga atas kemajuan dan prestasi SMK KP ini. Ini merupakan pilihan yang tepat sebagai negara maritim, sebagai negara yang presentase kelautan yang jauh lebih besar dibanding daratannya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Gus Muhaimin juga menyerahkan bantuan perahu kepada nelayan Puger, Jember. Dia menyempatkan diri pula meninjau berbagai fasilitas SMK KP Puger.

Gus Muhaimin hadir didampingi Wakil Ketua Majelis Perwusyawaratan Rakyat (MPR) RI Jazilul Fawaid, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin, Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Umi Zahrok, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember Fraksi PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com