Suharso: Ada 8 Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah 2023, Salah Satunya Pembangunan IKN

Kompas.com - 21/02/2022, 11:35 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah telah menetapkan delapan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Menurut dia, hal itu merupakan petunjuk dari Presiden Joko Widodo yang telah diputuskan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga untuk mencapai itu, ada delapan arah kebijakan," ujar Suharso dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2022, Senin (21/2/2022).

Kebijakan pertama, kata Suharso, yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Baca juga: Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China, Bappenas: Butuh Keahlian Tinggi

"Problem kesehatan dan pendidikan itu clear, jelas, targetnya mudah untuk dicapai," kata Suharso.

Arah kebijakan ketiga yakni penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan yang layak (decent job).

"Pekerjaan-pekerjaan yang memang mendapatkan penghasilan yang lebih baik setidak-tidaknya penghasilan sebelum adanya Covid-19." tutur Suharso.

Berikutnya, ucap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini adalah mendorong pemulihan dunia usaha. 

Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan terutama untuk hilirisasi.

"Dan hiliriasi ini terbukti dari satu sektor saja misalnya, dari nikel itu nilainya itu bisa dari 1 miliar dolar jadi puluhan miliar dollar," papar Suharso.

"Begitu dia di-stop dalam bentuk komoditas, harus dalam bentuk barang jadi itu nilainya naik 20 kali lipat," jelas dia.

Baca juga: Bappenas: Pembangunan IKN Nusantara Bagian dari Rencana Atasi Pandemi

Keenam, lanjut Suharso, adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

Menurut dia, kebijakan itu merupakan respons terhadap perbuahan iklim termasuk untuk mencapai net zero emission Indonesia pada tahun 2060

Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi 

"Dan terakhir adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," tutur Suharso.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Nasional
Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Nasional
Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Nasional
Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Nasional
LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

Nasional
Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Nasional
Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Nasional
KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Nasional
Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Nasional
Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Nasional
Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Nasional
Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.