Suharso: Ada 8 Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah 2023, Salah Satunya Pembangunan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah telah menetapkan delapan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Menurut dia, hal itu merupakan petunjuk dari Presiden Joko Widodo yang telah diputuskan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga untuk mencapai itu, ada delapan arah kebijakan," ujar Suharso dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2022, Senin (21/2/2022).

Kebijakan pertama, kata Suharso, yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Baca juga: Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China, Bappenas: Butuh Keahlian Tinggi

"Problem kesehatan dan pendidikan itu clear, jelas, targetnya mudah untuk dicapai," kata Suharso.

Arah kebijakan ketiga yakni penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan yang layak (decent job).

"Pekerjaan-pekerjaan yang memang mendapatkan penghasilan yang lebih baik setidak-tidaknya penghasilan sebelum adanya Covid-19." tutur Suharso.

Berikutnya, ucap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini adalah mendorong pemulihan dunia usaha. 

Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan terutama untuk hilirisasi.

"Dan hiliriasi ini terbukti dari satu sektor saja misalnya, dari nikel itu nilainya itu bisa dari 1 miliar dolar jadi puluhan miliar dollar," papar Suharso.

"Begitu dia di-stop dalam bentuk komoditas, harus dalam bentuk barang jadi itu nilainya naik 20 kali lipat," jelas dia.

Baca juga: Bappenas: Pembangunan IKN Nusantara Bagian dari Rencana Atasi Pandemi

Keenam, lanjut Suharso, adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

Menurut dia, kebijakan itu merupakan respons terhadap perbuahan iklim termasuk untuk mencapai net zero emission Indonesia pada tahun 2060

Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi 

"Dan terakhir adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," tutur Suharso.