Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Hampir 50 Persen Pemilih Gerindra Puas Kinerja Jokowi-Ma’ruf

Kompas.com - 21/02/2022, 11:06 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Hampir separuh pemilih Gerindra pada Pemilu 2019 mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hasil survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan, 45,6 persen pemilih Gerindra pada 2019 mengaku puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf, berbanding 40,4 persen pemilih yang mengaku tidak puas.

Kemudian, 4,1 persen pemilih malah mengaku sangat puas, berbanding 9,9 persen pemilih yang mengaku sangat tidak puas.

Sehingga, secara umum, 49,7 persen pemilih Gerindra menyatakan kepuasannya terhadap Jokowi-Ma’ruf, dan hanya terpaut 0,6 persen dibandingkan jumlah pemilih Gerindra yang menyatakan sebaliknya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tren Kepuasan terhadap Jokowi-Maruf Melonjak di Kalangan Bukan Pemilih

Sebagai informasi, Gerindra merupakan rival Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019, ketika partai berlambang burung garuda itu mengusung 2 kadernya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk berlaga. Prabowo dan Sandi belakangan masuk dalam kabinet Jokowi.

Kala itu, Gerindra membentuk Koalisi Indonesia Adil Makmur bersama PKS, Demokrat, PAN, dan Partai Berkarya.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas, hanya PKS yang mayoritas pemilihnya pada 2019 menyatakan tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf.

Di sisi Demokrat, total 62,8 persen pemilih menyatakan puas dan sangat terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf. Di sisi PAN, angka itu sebesar 61,6 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Capai Angka Tertinggi

Di sisi PKS, jumlah pemilih yang menyatakan puas hanya 28,8 persen dan sangat puas 1,4 persen. Selebihnya, 69,8 persen pemilih PKS pada 2019 menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah sejauh ini.

Kepuasan tertinggi sejak 2015

Secara garis besar, menurut hasil survei anyar Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 73,9 persen, tertinggi sejak survei serupa diadakan secara berkala sejak 2015.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.

Berdasarkan survei teranyar itu, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 2022 Pertaruhan Pemerintah Buktikan Kinerja

Kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen) serta politik dan hukum (77,6) persen.

Survei yang sama juga menunjukkan, tren kepuasan ini pun meningkat cukup signifikan pada khalayak yang bukan pemilih Jokowi-Ma’ruf.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com