Yang Tersisa dari Seleksi Anggota KPU-Bawaslu: Misteri Pesan Berantai dan Persoalan Transparansi

JAKARTA, KOMPAS.com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merampungkan rangkaian seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

Dalam rapat paripurna pada Jumat (18/2/2022), DPR resmi menetapkan tujuh anggota KPU terpilih dan lima anggota Bawaslu terpilih yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Selamat kepada calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027, semoga dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, bertanggungjawab, dan amanah demi terjaminnya hak konstitusional warga negara dalam memilih dan dipilih,” kata Ketua DPR Puan Maharani.

Tujuh anggota KPU terpilih itu ialah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asyari, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara itu, lima anggota Bawaslu terpilih terdiri dari Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Baca juga: Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Sama Persis dengan Pesan Berantai, Hadar Gumay: Ini Sudah Di-Setting!

Meski proses seleksi telah selesai dan para calon terpilih tinggal menunggu waktu pelantikan, masih ada sejumlah pertanyaan yang tersisa dari rangkaian yang terlaksana di DPR itu.

Misteri Pesan Berantai

Salah satu hal yang disorot publik ialah beredarnya pesan berantai mengenai dafatar nama penyelenggara terpilih yang tersebar di kalangan wartawan sebelum proses fit and proper test rampung.

Setidaknya ada dua daftar nama penyelenggara pemilu terpilih di mana salah satu dari daftar itu sama persis dengan nama-nama komisioner KPU dan anggota Bawaslu terpilih yang ditetapkan oleh Komisi II DPR pada Kamis (17/2/2022) dini hari.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, besar dugaan nama-nama penyelenggara pemilu yang terpilih memang sudah ditentukan sejak awal, sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.

Sebab, ia telah menerima daftar nama tersebut pada 11 Februari 2022, tiga hari sebelum fit and proper test hari pertama digelar.

Baca juga: Ketua DPR Harap Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Profesional dan Berintegritas

"Meskipun ada beberapa (daftar yang beredar) versi lain, versi yang muncul belakangan itu tidak lebih sebagai upaya pengalihan isu decoy (umpan) guna meredam spekulasi dan kontroversi yang terlanjur muncul di publik," kata Titi kepada Kompas.com, Jumat.

Menurut Titi, selama ini ada stigma kuat bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan di DPR hanyalah formalitas untuk melegitimasi keputusan politik yang sudah lebih dahulu dibuat.

Sehingga, sebagus apa pun performa calon, tetap saja pertimbangan dan preferensi politik yang menentukan.

Jika memang ternyata stigma tersebut benar, Titi menilai, Komisi II DPR sangat tidak bertanggung jawab.

"Kita paham, semua calon sudah maksimal mempersiapkan diri untuk fit and proper test, membuat paparan dan belajar ekstra agar bisa menjawab pertanyaan para anggota Komisi II DPR," ujar Titi.

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan 5 Anggota Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027