Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN Lagi-lagi Disorot, Kali Ini Soal Bagi-bagi Mesin Kopi Bareng Politisi PDI-P

Kompas.com - 16/02/2022, 09:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Dari situ, kemudian BRIN membagikan hasil buatannya kepada seluruh anggota Komisi VII sebagai mitra di DPR.

"Dari pemerintah lewat kami anggota Komisi VII DPR RI mitra kerja BRIN," jelasnya.

Baca juga: Percepat Produksi Vaksin Merah Putih, BRIN Bangun Fasilitas Uji Standar GMP

Klarifikasi BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengungkapkan, penyerahan bantuan mesin roaster kopi dan mesin lainnya itu memang termasuk program kerja lembaganya.

Guna melancarkan program, BRIN dibantu oleh Komisi VII DPR sebagai mitra kerja.

"Oh iya betul. Itu program pembinaan usaha mikro berbasis teknologi yang ada di Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN," kata Laksana saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Secara rinci, Laksana mengeklaim bahwa BRIN mendapat bantuan dari Komisi VII untuk menyerahkan bantuan dari teknologi tersebut.

Dirinya pribadi merasa bersyukur karena anggota DPR khususnya Komisi VII antusias membantu program pemerintah hingga sampai ke masyarakat dan daerah.

"Kami mendapat bantuan dari setiap anggota Komisi VII sebagai mitra kami di DPR. Karena tidak mudah mencari mitra, apalagi di daerah-daerah," jelasnya.

Baca juga: BRIN Ungkap Masalah Pengembangan Vaksin Merah Putih

Tampik isu bantuan eksklusif

Laksana juga menampik dugaan-dugaan atau persepsi sejumlah pihak yang menyebut program tersebut eksklusif kerja sama BRIN dan PDI-P.

"Oh tidak, itu semua fraksi di Komisi VII (akan turut membagikan) sebagai mitra kami di DPR," tegasnya.

Laksana mengatakan, program tersebut sama dengan program lainnya di BRIN yang terbuka untuk semua kalangan.

BRIN disebut terbuka kepada siapa saja untuk membantu program pemerintah hingga sampai ke masyarakat.

"Program ini tidak eksklusif untuk dapil. Sama seperti semua skema BRIN terbuka untuk seluruh kalangan. Setiap anggota Komisi VII juga mengusulkan ke kami seperti halnya berbagai pihak yang lain," terangnya.

Baca juga: Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com