Kurangi Sampah Laut hingga 70 Persen, Kementerian KP Gagas Program Bulan Cinta Laut

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada acara One Ocean Summit yang digelar di Perancis pada 9-11 Februari 2022.

Sejumlah langkah dipersiapkan pemerintah, salah satunya dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi tenaga listrik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi sampah laut hingga 70 persen pada 2025.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) sebagai pengampu tata kelola sektor kelautan dan perikanan memastikan komitmen tersebut tercapai sesuai target.

Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono mengatakan, komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Baca juga: Kementerian KP Dukung Penerapan Blue Economy di Wakatobi

"Kementerian KP tidak main-main dalam menangani sampah laut. Apalagi, hal ini sudah menjadi komitmen Indonesia pada dunia yang sudah dituangkan dalam bentuk Perpres. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi adalah bukti dari komitmen Indonesia dan Kementerian KP untuk all out menangani persoalan sampah,” ujar Trenggono dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/2/2022).

Trenggono menambahkan, dalam menangani sampah di laut, Kementerian KP menyiapkan  program Gerakan Bersih Pantai dan Laut. Program ini telah diimplementasikan di berbagai kawasan pesisir Indonesia.

Gerakan tersebut kemudian ditingkatkan cakupannya melalui program Bulan Cinta Laut (BCL). Peluncuran BCL digelar di Pantai Parangkusumo, Bantul pada Januari 2022.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, pelaku usaha, warga lokal, aktivis lingkungan, hingga pelajar.

Baca juga: Bangkitnya Mina Wisata di Samberembe, dari Pertanian Jadi Perikanan dan Wisata

Selain itu, lanjut Trenggono, KKP tengah melakukan mematangkan program agar BCL menjadi gerakan nasional.

Selain aksi bersih pantai dan laut, program tersebut akan mengatur pengelolaan limbah perbekalan di kapal-kapal penangkap ikan agar tidak membuang sampang sembarangan ke laut.

Program tersebut juga mencakup kegiatan khusus bagi nelayan untuk terlibat dalam aksi pengumpulan sampah di laut.

"Kami tengah matangkan mekanismenya karena BCL bukan sebatas gerakan memungut sampah yang ada laut dan pantai, tetapi juga bagaimana limbah perbekalan kapal-kapal penangkap tidak dibuang ke laut. Mereka dapat membuang sampah di tempat yang sudah kami siapkan. Jadi, hulunya juga diperbaiki dan diawasi," terang Trenggono.

Baca juga: Soal Limbah Tes Antigen di Selat Bali, Menteri Trenggono: Laut Bukan Keranjang Sampah

Ia menilai, ekosistem laut yang sehat merupakan salah satu kunci kegiatan ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola ekosistem laut dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip prinsip keberlanjutan.

Bila tak ditangani serius, imbuh Trenggono, sampah laut dapat menghambat pembangunan, mengganggu kesehatan manusia, serta ketahanan pangan.

“Selain mengatasi persoalan sampah, KKP juga memiliki program lain dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, yakni penerapan kebijakan penangkapan terukur, melalui program penangkapan ikan berbasis kuota dan zonasi,” jelasnya.

Melalui program tersebut, lanjut Trenggono,  kelestarian populasi biota laut tetap terjaga. Dengan begitu, kegiatan ekonomi bergerak optimal sehingga mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Ikan Bandeng dan Perayaan Imlek

"Kalau ekositem lautnya sehat, kegiatan ekonomi pasti mengikuti. Panglimanya ya kesehatan ekologi," tambahnya.

Melalui kebijakan penangkapan terukur, ia berharap kegiatan budidaya perikanan juga dapat dilaksanakan secara optimal.

“Targetnya, aktivitas perikanan tangkap yang saat ini mendominasi produktivitas, secara berangsur digantikan oleh perikanan budidaya. Hal ini juga sebagai langkah dalam menjaga kelestarian ekosistem laut di masa depan,” kata Trenggono.