Kompas.com - 11/02/2022, 11:15 WIB

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) mendukung penerapan blue economy (ekonomi biru) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro mengatakan, Wakatobi menjadi salah satu pilot project pengembangan pariwisata bahari berbasis lingkungan.

Pasalnya, kabupaten yang didapuk sebagai surga wisata di timur Indonesia itu tak hanya memiliki keindahan wisata bawah laut, tetapi juga wisata pantai, peninggalan bersejarah, hingga seni budaya.

Selain itu, penerapan blue economy di kabupaten seluas 473,6 kilometer persegi itu juga berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan di sektor kelautan dan perikanan.

Kementerian KP juga berkomitmen untuk bersinergi dengan Republik Seychelles dalam pengembangan blue economy di Indonesia melalui skema investasi bersama dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

"Sebagaimana diketahui, Seychelles merupakan negara pionir yang menginisiasi konsep blue bond sebagai skema pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

Kusdiantoro mengatakan itu dalam "Kuliah Umum Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru" di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (AKKP Wakatobi), Kamis, (10/2/2022).

“Program yang dikembangkan adalah blue bond sovereign sebagai produk investasi berbasis blue economy dan telah mendapat dukungan dari lembaga internasional," terangnya.

Kusdiantoro pun menilai, keberhasilan Seychelles menerapkan wisata bahari berbasis blue economy dirasa perlu menjadi best practices bagi generasi muda bahari untuk mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia.

"Kebijakan blue economy yang ditetapkan Kementerian KP perlu mendapat dukungan dari stakeholder yang terlibat untuk keberhasilan pelaksanaannya,” katanya dalam keterangan tertlis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Indonesia Perlu Blue Economy, Apa Itu?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

Nasional
PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Nasional
35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Nasional
Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

Nasional
Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Nasional
Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.