Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Dukung Penerapan Blue Economy di Wakatobi

Kompas.com - 11/02/2022, 11:15 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) mendukung penerapan blue economy (ekonomi biru) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro mengatakan, Wakatobi menjadi salah satu pilot project pengembangan pariwisata bahari berbasis lingkungan.

Pasalnya, kabupaten yang didapuk sebagai surga wisata di timur Indonesia itu tak hanya memiliki keindahan wisata bawah laut, tetapi juga wisata pantai, peninggalan bersejarah, hingga seni budaya.

Selain itu, penerapan blue economy di kabupaten seluas 473,6 kilometer persegi itu juga berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan di sektor kelautan dan perikanan.

Kementerian KP juga berkomitmen untuk bersinergi dengan Republik Seychelles dalam pengembangan blue economy di Indonesia melalui skema investasi bersama dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

"Sebagaimana diketahui, Seychelles merupakan negara pionir yang menginisiasi konsep blue bond sebagai skema pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

Kusdiantoro mengatakan itu dalam "Kuliah Umum Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru" di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (AKKP Wakatobi), Kamis, (10/2/2022).

“Program yang dikembangkan adalah blue bond sovereign sebagai produk investasi berbasis blue economy dan telah mendapat dukungan dari lembaga internasional," terangnya.

Kusdiantoro pun menilai, keberhasilan Seychelles menerapkan wisata bahari berbasis blue economy dirasa perlu menjadi best practices bagi generasi muda bahari untuk mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia.

"Kebijakan blue economy yang ditetapkan Kementerian KP perlu mendapat dukungan dari stakeholder yang terlibat untuk keberhasilan pelaksanaannya,” katanya dalam keterangan tertlis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Indonesia Perlu Blue Economy, Apa Itu?

Menurutnya, hal tersebut perlu didukung dengan SDM yang terampil, serta memiliki pemahaman filosofis pengelolaan laut berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem.

“Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi bagian penting dari sinergi bersama Seychelles," paparnya.

Pada kesempatan ini, Kusdiantoro juga berharap, kuliah umum ini dapat meningkatkan potensi lulusan satuan pendidikan KP dan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan.

Dia juga berharap lulusan satuan pendidikan KP terserap di bidang wisata bahari kelautan dan perikanan, baik di sektor industri maupun usaha di dalam maupun luar negeri.

Hal itu pun sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi dalam menciptakan “Kabupaten Konservasi nan Sentausa”.

Halaman:


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com