Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Warga Wadas Tak Ditekan Saat Berdialog

Kompas.com - 11/02/2022, 21:37 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta warga Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tidak hanya dijadikan objek dalam proses negosiasi pada proyek pembangunan Bendungan Bener.

Hal itu disampaikan Beka dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (11/2/2022).

"Warga tentu saja harus diperkuat posisinya tidak menjadi sekadar objek,” ucap Beka dalam keterangannya.

Baca juga: Bertemu Ganjar, Komnas HAM Minta Evaluasi Pendekatan Keamanan di Wadas

“Tapi kemudian juga pada posisi setara dan tanpa tekanan ketika dialog dengan beberapa pihak lain,” jelas dia.

Adapun pihak kepolisian menangkap setidaknya 64 warga Wadas, Selasa (8/2/2022).

Polisi mengklaim penangkapan itu dilakukan pada warga yang melakukan provokasi penolakan pembangunan Bendungan Bener dengan menggunakan senjata tajam.

Beka mengatakan pihaknya juga meminta Ganjar untuk tidak menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan konflik di Desa Wadas.

Hal itu mesti dilakukan untuk memulihkan trauma warga dan tidak ada lagi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat.

“Karena untuk membangun suasana guyub, memulihkan trauma warga, dan menyiapkan bagaimana (langkah) kedepan,” tuturnya.

Selain itu Komnas HAM, lanjut Beka, mendorong agar Ganjar mencari alternatif penyelesaian konflik yang bisa disampaikan saat proses dialog berjalan.

“Solusi itu baik dari bagaimana teknik penambangan, izinnya seperti apa, informasi yang harus disampaikan ke masyarakat seperti apa, termasuk metode sosialisasi,” pungkas dia.

Diketahui konflik antara pemerintah dan warga Wadas dipicu penolakan lokasi pertambangan material pembangunan Bendungan Bener.

Baca juga: Komisi III DPR RI Pertanyakan Kebutuhan Batu Andesit di Desa Wadas untuk Proyek Bendungan Bener

Pemerintah berencana menjadikan Desa Wadas untuk menjadi lokasi pertambangan batu andesit.

Sejumlah warga menolak pertambangan itu karena akan mematikan sumber air yang selama ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Pada penangkapan Selasa kemarin, ratusan petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP memasuki Desa Wadas untuk mengawal pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com