Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/02/2022, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMINDAHAN ibu kota negara (IKN) terus mendapatkan sorotan. Dari dalam negeri, pro dan kontra memenuhi pemberitaan media secara silih berganti.

Begitu pun dengan terpaan media asing yang cukup konstan dalam mengawal perpindahan IKN tersebut.

Dalam skala dunia, Indonesia lebih dikenal sebagai negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Selain itu, juga predikat negara dengan pemeluk Muslim terbesar di dunia. Perhatian dunia memang tidak akan selalu tertuju pada Indonesia.

Namun pemindahan ibu kota jelas cukup menarik perhatian media-media asing. Terkhusus media dari negara-negara barat.

Premisnya, media barat selalu menarik sudut pandang lingkungan dalam pemindahan IKN.

Media-media mainstream dari barat seperti BBC, The Guardian, Deutsche Welle yang pernah menggunakan kata ‘sinking’ alias tenggelam sebagai sudut pandang utama dalam memberitakan pemindahan IKN tersebut.

Kondisi Jakarta yang berada di bawah permukaan laut bukan berita baru. Kondisi tanah Jakarta menurun 15 cm tiap tahunnya.

Hal ini berujung pada prediksi bahwa tahun 2050, beberapa bagian wilayah Jakarta Utara akan tenggelam hingga 4-5 m di bawah permukaan air laut.

Hal ini tentunya akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat Jakarta tahun 2050, khususnya pada ketersediaan lahan huni Kota Jakarta (Chandrabuana: 2020).

Ironinya, sebagian besar perputaran ekonomi negara ini terjadi di Jakarta. Tak heran bila kita melihat kesenjangan yang luas terjadi di negara kita.

Beberapa sudut tertentu di kota besar (terutama di pulau jawa) bisa merasakan sinyal 5G. Namun berapa kilometer dari wilayah tersebut belum tentu mempunyai akses internet karena ketidakmampuan warga dalam mengakomodasinya.

Pada salah satu pidatonya, Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan harapan dengan pemindahan IKN akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Dengan kata lain, pemindahan IKN sebenarnya lebih dari sekadar isu lingkungan.

Sejak isu climate change atau perubahan iklim menjadi concern banyak media-media barat, kondisi negara kita yang kebijakannya belum banyak berorientasi pada lingkungan memang menjadi ajang empuk untuk dikritisi.

Namun hal itu sebenarnya tidak bisa menjadi simplifikasi media barat dalam memandang pemindahan IKN terjadi semata-mata karena masalah lingkungan.

Bila melihat lebih lanjut, ada sudut pandang lain yang lebih menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana analisis dampak lingkungan dalam skala Penajam Paser Utara terhadap pemindahan tersebut.

Di sisi lain, dalam masa pandemi yang belum terakhir, pemindahan IKN ditentang oleh pihak akademisi dan aktivis yang membuat gerakan dengan petisi.

Petisi tersebut berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara" diprakarsai oleh Narasi Institute.

Beberapa tokoh yang bergabung adalah Faisal Basri, Azyumardi Azra, Busyro Muqodas tersebut menujukan petisi ke Presiden Jokowi, DPR, DPD dan MK.

Dalam gugatannya ke MK, para tokoh menyorot lebih pada soal pembentukan UU IKN yang dinilai tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, pemindahan IKN dinilai tidak tepat di tengah masa pandemi. Di mana pemangku kepentingan yang terlibat hanya dari kalangan rezim sehingga berpotensi menjadi megaproyek oligarki yang lekat dengan bancaan kalangan oligark Indonesia.

Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (20/1/2022) menyatakan, dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota, akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (kesehatan, pendidikan, dll) yang sedang mengalami kesulitan.

Ada pengamat media yang bukan dari Indonesia yang kerap menyoroti sistem oligarki yang menjamur di Indonesia.

Sayangnya, belum ada media asing (khususnya barat) yang menyorot lebih dalam tentang adanya dialektika pro dan kontra yang terjadi di Indonesia.

Coverage yang ada sekadar simplifikasi menghindari Jakarta yang tenggelam dalam beberapa tahun ke depan.

Bisa jadi, terlalu awal untuk menjustifikasi hal ini. Let’s wait and see. Karena bagaimanapun juga, exposure dari dua sudut pandang dibutuhkan untuk mengontrol pemerintah kita dalam membuat kebijakan, bila tekanan dari masyarakat sendiri belum mampu mengatasinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Nasional
Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Nasional
Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.