Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dinda Lisna Amilia
Dosen

Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Melihat Media Asing Memberitakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Kompas.com - 10/02/2022, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMINDAHAN ibu kota negara (IKN) terus mendapatkan sorotan. Dari dalam negeri, pro dan kontra memenuhi pemberitaan media secara silih berganti.

Begitu pun dengan terpaan media asing yang cukup konstan dalam mengawal perpindahan IKN tersebut.

Dalam skala dunia, Indonesia lebih dikenal sebagai negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Selain itu, juga predikat negara dengan pemeluk Muslim terbesar di dunia. Perhatian dunia memang tidak akan selalu tertuju pada Indonesia.

Namun pemindahan ibu kota jelas cukup menarik perhatian media-media asing. Terkhusus media dari negara-negara barat.

Premisnya, media barat selalu menarik sudut pandang lingkungan dalam pemindahan IKN.

Media-media mainstream dari barat seperti BBC, The Guardian, Deutsche Welle yang pernah menggunakan kata ‘sinking’ alias tenggelam sebagai sudut pandang utama dalam memberitakan pemindahan IKN tersebut.

Kondisi Jakarta yang berada di bawah permukaan laut bukan berita baru. Kondisi tanah Jakarta menurun 15 cm tiap tahunnya.

Hal ini berujung pada prediksi bahwa tahun 2050, beberapa bagian wilayah Jakarta Utara akan tenggelam hingga 4-5 m di bawah permukaan air laut.

Hal ini tentunya akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat Jakarta tahun 2050, khususnya pada ketersediaan lahan huni Kota Jakarta (Chandrabuana: 2020).

Ironinya, sebagian besar perputaran ekonomi negara ini terjadi di Jakarta. Tak heran bila kita melihat kesenjangan yang luas terjadi di negara kita.

Beberapa sudut tertentu di kota besar (terutama di pulau jawa) bisa merasakan sinyal 5G. Namun berapa kilometer dari wilayah tersebut belum tentu mempunyai akses internet karena ketidakmampuan warga dalam mengakomodasinya.

Pada salah satu pidatonya, Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan harapan dengan pemindahan IKN akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Dengan kata lain, pemindahan IKN sebenarnya lebih dari sekadar isu lingkungan.

Sejak isu climate change atau perubahan iklim menjadi concern banyak media-media barat, kondisi negara kita yang kebijakannya belum banyak berorientasi pada lingkungan memang menjadi ajang empuk untuk dikritisi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com