Melihat Media Asing Memberitakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Begitu pun dengan terpaan media asing yang cukup konstan dalam mengawal perpindahan IKN tersebut.

Dalam skala dunia, Indonesia lebih dikenal sebagai negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Selain itu, juga predikat negara dengan pemeluk Muslim terbesar di dunia. Perhatian dunia memang tidak akan selalu tertuju pada Indonesia.

Namun pemindahan ibu kota jelas cukup menarik perhatian media-media asing. Terkhusus media dari negara-negara barat.

Premisnya, media barat selalu menarik sudut pandang lingkungan dalam pemindahan IKN.

Media-media mainstream dari barat seperti BBC, The Guardian, Deutsche Welle yang pernah menggunakan kata ‘sinking’ alias tenggelam sebagai sudut pandang utama dalam memberitakan pemindahan IKN tersebut.

Kondisi Jakarta yang berada di bawah permukaan laut bukan berita baru. Kondisi tanah Jakarta menurun 15 cm tiap tahunnya.

Hal ini berujung pada prediksi bahwa tahun 2050, beberapa bagian wilayah Jakarta Utara akan tenggelam hingga 4-5 m di bawah permukaan air laut.

Hal ini tentunya akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat Jakarta tahun 2050, khususnya pada ketersediaan lahan huni Kota Jakarta (Chandrabuana: 2020).

Ironinya, sebagian besar perputaran ekonomi negara ini terjadi di Jakarta. Tak heran bila kita melihat kesenjangan yang luas terjadi di negara kita.

Beberapa sudut tertentu di kota besar (terutama di pulau jawa) bisa merasakan sinyal 5G. Namun berapa kilometer dari wilayah tersebut belum tentu mempunyai akses internet karena ketidakmampuan warga dalam mengakomodasinya.

Pada salah satu pidatonya, Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan harapan dengan pemindahan IKN akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Dengan kata lain, pemindahan IKN sebenarnya lebih dari sekadar isu lingkungan.

Sejak isu climate change atau perubahan iklim menjadi concern banyak media-media barat, kondisi negara kita yang kebijakannya belum banyak berorientasi pada lingkungan memang menjadi ajang empuk untuk dikritisi.

Namun hal itu sebenarnya tidak bisa menjadi simplifikasi media barat dalam memandang pemindahan IKN terjadi semata-mata karena masalah lingkungan.

Bila melihat lebih lanjut, ada sudut pandang lain yang lebih menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana analisis dampak lingkungan dalam skala Penajam Paser Utara terhadap pemindahan tersebut.

Di sisi lain, dalam masa pandemi yang belum terakhir, pemindahan IKN ditentang oleh pihak akademisi dan aktivis yang membuat gerakan dengan petisi.

Petisi tersebut berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara" diprakarsai oleh Narasi Institute.

Beberapa tokoh yang bergabung adalah Faisal Basri, Azyumardi Azra, Busyro Muqodas tersebut menujukan petisi ke Presiden Jokowi, DPR, DPD dan MK.

Dalam gugatannya ke MK, para tokoh menyorot lebih pada soal pembentukan UU IKN yang dinilai tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, pemindahan IKN dinilai tidak tepat di tengah masa pandemi. Di mana pemangku kepentingan yang terlibat hanya dari kalangan rezim sehingga berpotensi menjadi megaproyek oligarki yang lekat dengan bancaan kalangan oligark Indonesia.

Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (20/1/2022) menyatakan, dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota, akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (kesehatan, pendidikan, dll) yang sedang mengalami kesulitan.

Ada pengamat media yang bukan dari Indonesia yang kerap menyoroti sistem oligarki yang menjamur di Indonesia.

Sayangnya, belum ada media asing (khususnya barat) yang menyorot lebih dalam tentang adanya dialektika pro dan kontra yang terjadi di Indonesia.

Coverage yang ada sekadar simplifikasi menghindari Jakarta yang tenggelam dalam beberapa tahun ke depan.

Bisa jadi, terlalu awal untuk menjustifikasi hal ini. Let’s wait and see. Karena bagaimanapun juga, exposure dari dua sudut pandang dibutuhkan untuk mengontrol pemerintah kita dalam membuat kebijakan, bila tekanan dari masyarakat sendiri belum mampu mengatasinya.