Melihat Media Asing Memberitakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Namun hal itu sebenarnya tidak bisa menjadi simplifikasi media barat dalam memandang pemindahan IKN terjadi semata-mata karena masalah lingkungan.

Bila melihat lebih lanjut, ada sudut pandang lain yang lebih menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana analisis dampak lingkungan dalam skala Penajam Paser Utara terhadap pemindahan tersebut.

Di sisi lain, dalam masa pandemi yang belum terakhir, pemindahan IKN ditentang oleh pihak akademisi dan aktivis yang membuat gerakan dengan petisi.

Petisi tersebut berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara" diprakarsai oleh Narasi Institute.

Beberapa tokoh yang bergabung adalah Faisal Basri, Azyumardi Azra, Busyro Muqodas tersebut menujukan petisi ke Presiden Jokowi, DPR, DPD dan MK.

Dalam gugatannya ke MK, para tokoh menyorot lebih pada soal pembentukan UU IKN yang dinilai tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, pemindahan IKN dinilai tidak tepat di tengah masa pandemi. Di mana pemangku kepentingan yang terlibat hanya dari kalangan rezim sehingga berpotensi menjadi megaproyek oligarki yang lekat dengan bancaan kalangan oligark Indonesia.

Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (20/1/2022) menyatakan, dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota, akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (kesehatan, pendidikan, dll) yang sedang mengalami kesulitan.

Ada pengamat media yang bukan dari Indonesia yang kerap menyoroti sistem oligarki yang menjamur di Indonesia.

Sayangnya, belum ada media asing (khususnya barat) yang menyorot lebih dalam tentang adanya dialektika pro dan kontra yang terjadi di Indonesia.

Coverage yang ada sekadar simplifikasi menghindari Jakarta yang tenggelam dalam beberapa tahun ke depan.

Bisa jadi, terlalu awal untuk menjustifikasi hal ini. Let’s wait and see. Karena bagaimanapun juga, exposure dari dua sudut pandang dibutuhkan untuk mengontrol pemerintah kita dalam membuat kebijakan, bila tekanan dari masyarakat sendiri belum mampu mengatasinya.