Ogah Jual Lahan untuk Proyek IKN, Hashim Djojohadikusumo Mau Buat Konservasi Orang Utan

Meski begitu, ia tidak menampik kemungkinan akan bekerja sama dengan Pemerintah dalam proyek IKN Nusantara. Namun menurut Hashim, kerja sama bukan pada hutan-hutan konservasi melainkan properti.

"Dan mungkin hak guna bangunan yang saya miliki dan termasuk properti perusahaan saya, itu yang akan saya kembangkan sesuai dengan kebutuhan nanti di ibu kota," ucapnya.

Hashim juga mengatakan, hampir semua perluasan lahan di kawasan IKN Nusantara tidak menggunakan lahan hutan miliknya. Ia mengatakan, proyek kawasan ibu kota baru berada di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik ITCI Hutani Manunggal (IHM).

Baca juga: Azyumardi Azra Khawatir IKN Nusantara Jadi Warisan Buruk Jokowi Seperti Proyek Mangkrak Era SBY

"So mungkin yang harus ditanyakan adalah pemilik IHM, karena hampir semuanya ibu kota baru akan dibangun di lahan beliau," ungkap Hashim.

Seperti diketahui, kawasan IKN Nusantara akan terletak di (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja). Pembangunan fisik akan dimulai pertengahan tahun ini.

Pemerintah berencana membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di atas lahan seluas 6.671 hektare. Sementara itu pengembangan IKN atau Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP IKN) direncanakan berada di wilayah seluas 56.000 hektare lebih.

Hashim sendiri mengaku sudah pernah memberikan lahan seluas 93.000 hektare ke Pemerintah pada tahun 2013. Bahkan saat itu, ia tidak mendapatkan penggantian dari Pemerintah.

Baca juga: Asa Para Tokoh yang Pernah Dukung Jokowi Tangkis Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

"Saya merasa tidak punya kewajiban untuk menyerahkan lagi, waktu itu saya menyerahkan tidak dapat kompensasi. Tapi saya kira nggak apa-apa. Itu kewajiban saya waktu itu," ucapnya.

Hashim pun mengaku kaget namanya dikaitkan dengan polemik pembangunan ibu kota baru.

"Saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki. Seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah," tukas Hashim.

"Dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019," sambung dia.