Kompas.com - 07/02/2022, 19:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra menolak pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) dilakukan saat ini. Ia menilai proyek ini belum seharusnya dilakukan mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum baik.

Azyumardi Azra menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru akan menyesal apabila melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara. Sebab ia memprediksi, pembangunan awal IKN Nusantara tak akan sesuai target hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024 nanti.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur sendiri akan dimulai pertengahan tahun ini. Presiden Jokowi menargetkan upacara HUT RI di tahun 2024 akan dilakukan di lokasi ibu kota negara baru.

"Kalau ini berlanjut ya mungkin paling penyesalan. Apalagi (Jokowi) memperlihatkan berbagai indikasi gejala semakin banyaknya negative legacy (warisan buruk)," ujar Azyumardi Azra, Senin (7/2/2022).

Baca juga: KSP: Pemindahan IKN Wujud Keseriusan Indonesia Jawab Tantangan Pemanasan Global

Ia lalu menyinggung beberapa kebijakan Jokowi yang dinilai akan menjadi warisan buruk kepempimpinannya. Di antaranya adalah revisi UU KPK yang dianggap memperlemah lembaga anti-rasuah tersebut, dan pembuatan UU Cipta Kerja atau Ombinus Law.

IKN Nusantara pun dinilai Azyumardi Azra berpeluang menjadi legacy buruk Jokowi. Sebab jika presiden penerus Jokowi enggan melanjutkan pembangunan IKN, bukan tak mungkin proyek tersebut akan mangkrak.

Azyumardi Azra lalu menyinggung proyek mangkrak Hambalang di era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek itu masih dianggap sebagai peninggalan buruk era SBY.

"Proyek Hambalang ini jauh lebih kecil, hanya kompleks olahraga. Dan nggak mungkin melakukan tindakan hukum kepada mantan presiden, dalam soal pembangunan. Nggak ada yang bisa menuntut Presiden SBY kan, susah," sebut Azyumardi Azra.

Untuk itu, Azyumardi Azra bergabung bersama sejumlah tokoh menggalang petisi penolakan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara baru melalui situs change.org. Ia berharap Jokowi masih mau mempertimbangkan agar menunda proyek IKN.

"Karena kepemimpinan nasional yang akan datang belum tentu juga meneruskan ya, kalau bukan Pak Jokowi, nggak ada jaminan juga meneruskan. Kecuali Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya seperti ada usulan sampai 2027," sebutnya.

Baca juga: Jadi Inisiator Petisi Tolak IKN, Guru Besar UIN Jakarta Ingatkan Jokowi Tak Tinggalkan Beban Presiden Mendatang

"Atau misalnya dipilih lagi di periode ketiga, misalnya boleh maju lagi Pak Jokowi. Tapi kan itu harus mengubah UUD 1945. Walau itu juga bukan tidak mungkin, kalau presiden menghendaki dan bilang ke DPR/MPR supaya lakukan amandemen," tambah Azyumardi Azra.

Salah satu cendikiawan Muslim ini pun mengingatkan berbagai dampak yang akan terjadi terhadap proyek mangkrak pemerintahan. Azyumardi Azra mengatakan, salah satunya adalah pemborosan anggaran.

"Misalnya dalam 2 tahun dikebut pembangunannya kemudian menghabiskan ratusan triliun. Kalau nggak selesai tapi sudah digelontorkan misalnya Rp 200 atau Rp 300 triliun itu kan mubazir, sayang, eman-eman," sebut dia.

Padahal, menurut Azyumardi Azra, uang yang sudah digunakan itu akan lebih bermanfaat bila digunakan sebagai mitigasi dampak Covid-19. Apalagi, banyak usaha kecil masyarakat yang terimbas pandemi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.