Ogah Jual Lahan untuk Proyek IKN, Hashim Djojohadikusumo Mau Buat Konservasi Orang Utan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo yang memiliki tanah dan konsensi hutan di Kalimantan Timur menyatakan tidak bersedia menjual lahan miliknya untuk proyek pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Saya tidak ada rencana untuk memberikan ke Pemerintah. Saya mau jelaskan, mungkin masih ada salah paham yang saya lihat," ujar Hashim dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/2/2022).

Hal tersebut disampaikannya untuk menjawab tudingan bahwa perusahaan miliknya, Arsari Group, mendapatkan beberapa proyek yang akan dikerjakan di kawasan dekat ibu kota baru.

Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu memiliki 173.000 hektare lahan hutan di Kalimantan Timur. Hashim berencana melakukan penghijauan di lahan yang dimilikinya.

Baca juga: Adik Prabowo Ogah Jual Lahan Hutan Miliknya di Kaltim untuk Proyek IKN Nusantara

"Rencana saya adalah untuk kembangkan lahan-lahan itu, saya sudah lama punya rencana untuk melakukan penanaman kembali atau reboisasi secara tumpang sari sebagian dari 173.000 hektare," sebutnya.

"Waktu saya beli 120.000 hektare waktu itu hutan rusak, terdegradasi. Sisanya 50.000 hektare hutan bagus. Saya merawat dan menjaga sebagai tempat konservasi," jelas Hashim.

Di lahan hutan tersebut, ia juga berencana ingin membangun kawasan konservasi satwa liar. Sebab menurut Hashim, di lokasi tersebut banyak terdapat hewan-hewan yang dilindungi, termasuk orang utan.

Baca juga: Mengintip Kekayaan Hashim Djojohadikusumo, Adik Menhan Prabowo

"Saya punya rencana untuk bikin suatu kawasan hutan konservasi satwa liar, seluas 19.000 hektare di dalam hutan itu. Termasuk untuk orang utan, kera atau monyet loncat lainnya, beruang madu, rusa, dan juga termasuk sejumlah badak yang terdapat di Kalimantan Timur," terang dia.

Menurut Hashim, ada sekitar 400-500 orang utan dewasa dan anak-anak yang berada di hutan konservasi miliknya dalam area seluas 50.000 hektare.

Oleh karenanya, Hashim membantah tudingan dari masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, dan Walhi Kalimantan Timur, yang menyebut dirinya merupakan salah satu oligarki penguasa tanah di IKN Nusantara.

"So itu tujuan saya adalah untuk kembangkan hutan," tegas Hashim.

Meski begitu, ia tidak menampik kemungkinan akan bekerja sama dengan Pemerintah dalam proyek IKN Nusantara. Namun menurut Hashim, kerja sama bukan pada hutan-hutan konservasi melainkan properti.

"Dan mungkin hak guna bangunan yang saya miliki dan termasuk properti perusahaan saya, itu yang akan saya kembangkan sesuai dengan kebutuhan nanti di ibu kota," ucapnya.

Hashim juga mengatakan, hampir semua perluasan lahan di kawasan IKN Nusantara tidak menggunakan lahan hutan miliknya. Ia mengatakan, proyek kawasan ibu kota baru berada di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik ITCI Hutani Manunggal (IHM).

Baca juga: Azyumardi Azra Khawatir IKN Nusantara Jadi Warisan Buruk Jokowi Seperti Proyek Mangkrak Era SBY

"So mungkin yang harus ditanyakan adalah pemilik IHM, karena hampir semuanya ibu kota baru akan dibangun di lahan beliau," ungkap Hashim.

Seperti diketahui, kawasan IKN Nusantara akan terletak di (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja). Pembangunan fisik akan dimulai pertengahan tahun ini.

Pemerintah berencana membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di atas lahan seluas 6.671 hektare. Sementara itu pengembangan IKN atau Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP IKN) direncanakan berada di wilayah seluas 56.000 hektare lebih.

Hashim sendiri mengaku sudah pernah memberikan lahan seluas 93.000 hektare ke Pemerintah pada tahun 2013. Bahkan saat itu, ia tidak mendapatkan penggantian dari Pemerintah.

Baca juga: Asa Para Tokoh yang Pernah Dukung Jokowi Tangkis Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

"Saya merasa tidak punya kewajiban untuk menyerahkan lagi, waktu itu saya menyerahkan tidak dapat kompensasi. Tapi saya kira nggak apa-apa. Itu kewajiban saya waktu itu," ucapnya.

Hashim pun mengaku kaget namanya dikaitkan dengan polemik pembangunan ibu kota baru.

"Saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki. Seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah," tukas Hashim.

"Dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019," sambung dia.