Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asa Para Tokoh yang Pernah Dukung Jokowi Tangkis Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Kompas.com - 08/02/2022, 09:50 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, Kompas.com - Sebanyak 45 tokoh menggalang petisi agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Sebagian dari inisiator merupakan tokoh yang pernah mendukung Jokowi.

"Sekarang bukan waktunya, Presiden Jokowi, untuk membangun ibu kota. Mudah-mudahan kita mendapat dukungan moral dari publik (melalui petisi)," ungkap Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra yang menjadi salah satu penggagas petisi, Senin (8/2/2022).

Menurut dia, mayoritas dari inisiator dalam petisi yang digalang di situs change.org itu adalah mantan Pro-Jokowi. Salah satunya adalah Azyumardi Azra sendiri.

"Semua pro Jokowi dulunya, terutama di periode pertama, yang Wapresnya Pak Jusuf Kalla. Kebanyakan mereka dulu dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 mencoblos Jokowi," sebutnya.

Baca juga: Pertanyakan Prioritas Pemerintah, Inisiator Ungkap Alasan Galang Petisi Tolak IKN Nusantara

Selain Azyumardi Azra, ada Din Syamsuddin yang pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP).

Kemudian ada pula Faisal Basri yang dalam 2 kali pilpres menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Beberapa nama lain di antaranya seperti Fadhil Hasan yang pernah tergabung dalam tim sukses Jokowi, dan Jilal Mardhani.

"Banyak (penggalang petisi tolak IKN dulu pendukung Jokowi), seperti Faisal Basri, Prof Didin S Damanhuri, Prof Widi AP, Prof Rochmat W, Jilal Mardhani, Prof Carunia MF, DR Fadhil Hasan, DR Abdul Malik. Sebagian besarlah," terang Azyumardi Azra.

Belakangan, tokoh-tokoh tersebut kerap mengkiritik kebijakan Jokowi, termasuk Din Syamsuddin. Sebagian lagi bahkan bergabung dengan kelompok kontra Jokowi, seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Berbagai alasan membuat para tokoh besar yang tadinya mendukung Jokowi, berubah arah. Azyumardi Azra mengatakan, para mantan pendukung melihat kini Jokowi banyak melakukan hal yang mencederai demokrasi.

"Mereka mulai kecewa bukan karena tidak dapat posisi atau jatah karena mereka rata-rata sudah mapan," jelasnya.

Baca juga: Jadi Inisiator Petisi Tolak IKN, Guru Besar UIN Jakarta Ingatkan Jokowi Tak Tinggalkan Beban Presiden Mendatang

"Tapi kecewa pada Jokowi dengan kemunduran demokrasi dan digantikan oligarki politik, meluasnya ketidakadilan, legislasi sewenang-wenang misalnya lewat perubahan UU KPK, Omnibus Law UU Cipta Kerja, sampai UU IKN," imbuh Azyumardi Azra.

Tak hanya itu, barisan mantan disebut gelisah dengan langkah-langkah kebijakan Jokowi di periode kedua masa kepemimpinannya. Azyumardi Azra mengatakan, Jokowi belakangan menunjukkan gelagat akan meninggalkan warisan buruk.

"Dan memang di luar dugaan banyak orang, langkah-langkah Presiden Jokowi di masa-masa yang kedua ini cukup mengejutkan," papar peraih gelar kehormatan Commander of the Order of The British Empire (CBE) dari Ratu Inggris Elizabeth II tersebut.

"Tapi bukan untuk meninggalkan positif legacy atau warisan yang positif pasca masa jabatannya nanti, tapi justru memperlihatkan berbagai indikasi gejala semakin banyaknya negative legacy," lanjut Azyumardi Azra.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com