Asa Para Tokoh yang Pernah Dukung Jokowi Tangkis Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

JAKARTA, Kompas.com - Sebanyak 45 tokoh menggalang petisi agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Sebagian dari inisiator merupakan tokoh yang pernah mendukung Jokowi.

"Sekarang bukan waktunya, Presiden Jokowi, untuk membangun ibu kota. Mudah-mudahan kita mendapat dukungan moral dari publik (melalui petisi)," ungkap Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra yang menjadi salah satu penggagas petisi, Senin (8/2/2022).

Menurut dia, mayoritas dari inisiator dalam petisi yang digalang di situs change.org itu adalah mantan Pro-Jokowi. Salah satunya adalah Azyumardi Azra sendiri.

"Semua pro Jokowi dulunya, terutama di periode pertama, yang Wapresnya Pak Jusuf Kalla. Kebanyakan mereka dulu dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 mencoblos Jokowi," sebutnya.

Baca juga: Pertanyakan Prioritas Pemerintah, Inisiator Ungkap Alasan Galang Petisi Tolak IKN Nusantara

Selain Azyumardi Azra, ada Din Syamsuddin yang pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP).

Kemudian ada pula Faisal Basri yang dalam 2 kali pilpres menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Beberapa nama lain di antaranya seperti Fadhil Hasan yang pernah tergabung dalam tim sukses Jokowi, dan Jilal Mardhani.

"Banyak (penggalang petisi tolak IKN dulu pendukung Jokowi), seperti Faisal Basri, Prof Didin S Damanhuri, Prof Widi AP, Prof Rochmat W, Jilal Mardhani, Prof Carunia MF, DR Fadhil Hasan, DR Abdul Malik. Sebagian besarlah," terang Azyumardi Azra.

Belakangan, tokoh-tokoh tersebut kerap mengkiritik kebijakan Jokowi, termasuk Din Syamsuddin. Sebagian lagi bahkan bergabung dengan kelompok kontra Jokowi, seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Berbagai alasan membuat para tokoh besar yang tadinya mendukung Jokowi, berubah arah. Azyumardi Azra mengatakan, para mantan pendukung melihat kini Jokowi banyak melakukan hal yang mencederai demokrasi.

"Mereka mulai kecewa bukan karena tidak dapat posisi atau jatah karena mereka rata-rata sudah mapan," jelasnya.

Baca juga: Jadi Inisiator Petisi Tolak IKN, Guru Besar UIN Jakarta Ingatkan Jokowi Tak Tinggalkan Beban Presiden Mendatang

"Tapi kecewa pada Jokowi dengan kemunduran demokrasi dan digantikan oligarki politik, meluasnya ketidakadilan, legislasi sewenang-wenang misalnya lewat perubahan UU KPK, Omnibus Law UU Cipta Kerja, sampai UU IKN," imbuh Azyumardi Azra.

Tak hanya itu, barisan mantan disebut gelisah dengan langkah-langkah kebijakan Jokowi di periode kedua masa kepemimpinannya. Azyumardi Azra mengatakan, Jokowi belakangan menunjukkan gelagat akan meninggalkan warisan buruk.

"Dan memang di luar dugaan banyak orang, langkah-langkah Presiden Jokowi di masa-masa yang kedua ini cukup mengejutkan," papar peraih gelar kehormatan Commander of the Order of The British Empire (CBE) dari Ratu Inggris Elizabeth II tersebut.

"Tapi bukan untuk meninggalkan positif legacy atau warisan yang positif pasca masa jabatannya nanti, tapi justru memperlihatkan berbagai indikasi gejala semakin banyaknya negative legacy," lanjut Azyumardi Azra.