Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Persen Perempuan Anggap Wajar Dipukul Suami, Kementerian PPPA: Tantangan Besar Ubah Mindset..

Kompas.com - 08/02/2022, 18:28 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan, sebanyak 30 persen perempuan menganggap wajar bila mereka dipukul suami lantaran lalai melakukan pekerjaan rumah tangga.

Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu menjelaskan, kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Hasil survei menunjukkan, 30 persen perempuan bilang, kalau saya dipukul karena terlambat mengasih makan anak, bersih-bersih rumah, itu dianggap wajar oleh perempuan itu sendiri. Konsep itu sebenarnya yang menjadi tantangan kita," kata Pribudiarta dalam Media Talks yang dilakukan secara daring, Selasa (8/2/2022).

Berdasarkan data Kementerian PPPA, terjadi peningkatan laporan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dalam tiga tahun terakhir.

Baca juga: Kemenag: KDRT Tidak Bisa Dibenarkan, Apalagi Disembunyikan dengan Dalih Keluhuran Istri

Pada tahun 2021, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui platform Simfoni PPPA mencapai 10.368 kasus.

Jumlah tersebut meningkat 18,32 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 8,763 persen.

Sementara pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui Simfoni PPPA mencapai 8.947 kasus.

Untuk jumlah kasus, Kementerian PPPA mencatat, ada 10.247 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021.

Jumlah tersebut meningkat 17,97 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 8.686 kasus.

Pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui Simfoni mencapai 8.854.

Baca juga: KDRT Tak Seharusnya Ditutupi, Kementerian PPPA: Jangan Takut Melapor

"Menurut saya, tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah mindset, mengubah pandangan terhadap kekerasan, mengubah perilaku budaya kita terhadap kekerasan," kata Pribudiarta.

Adapun dari laporan yang diterima oleh KemenPPPA, sebanyak 39 persen perempuan mengaku mengalami kekerasan fisik dan sebanyak 73 persen kekerasan terjadi di rumah tangga.

Pribudiarta pun menekankan pentingnya peran berbagai komponen masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap kekerasan.

"Ini nggak bisa diserahkan ke pemerintah saja, harus seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, adat. Modal sosial ini lebih kuat untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com