Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegiatan Jokowi Timbulkan Kerumuan, Epidemiolog Minta Diminimalisir

Kompas.com - 06/02/2022, 15:00 WIB
Irfan Kamil,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University Dicky Budiman meminta Presiden Joko Widodo agar mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Jika meminimalisir aktivitas kerumunan dalam rangka kunjungan kerja, Jokowi disebut Dicky, dapat menjadi contoh bagi pejabat-pejabat lainnya.

"Tentu memang presiden ini sulit untuk membatasi kunjungan karena tanggung jawab besar, tapi keharusan dalam konteks saat ini, minimalisir potensi kerumunan, keramaian menjadi sangat penting dan ini (bisa) menjadi contoh juga pada pejabat lain," ujar Dicky kepada Kompas.com, Minggu (6/2/2022).

Baca juga: Jokowi Kerap Wanti-wanti soal Disiplin Prokes, tapi Malah Bagikan Kaus di Kerumunan

Dicky berpendapat, kegiatan kerja-kerja presiden dalam rangka kenegaraan memang harus dilakukan untuk melihat perkembangan-perkembangan negara.

Namun, Jokowi diharapkan bisa mengurangi risiko adanya kerumunan yang dapat terjadi dari kegiatan kenegaraan tersebut, khususnya di daerah.

"Dalam konteks saat ini bukan tidak boleh, tapi bagaimana caranya supaya tidak ada kerumunan atau kalaupun ada kerumunan, yang terbatas," kata Dicky.

"Misalnya mau outdoor, orangnya yang diundang, terpilih, karena beliau kan diamankan juga dari potensi risiko (terpapar Covid-19) itu," terang dia.

Baca juga: Kerumunan di Jakarta, NTT, Jabar, dan Sumut Saat Kunjungan Jokowi serta Berbagai Jawaban Istana

Menurut Dicky, saat ini tidak ada jaminan orang yang telah divaksin tiga dosis akan aman dari paparan virus corona. Oleh sebab itu, menurut dia, mengurangi potensi adanya kerumunan massa seharusnya dapat dipertimbangkan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Karena tidak ada jaminan lho siapa yang sudah di-booster atau sudah tiga kali dosis tidak terpapar Covid-19, tidak ada jaminan juga. Ini artinya ada potensi satu, memberi keteladanan, kedua, untuk kemananan beliau juga kan selain memberi contoh," tutur Dicky.

Video yang merekam kegiatan Jokowi bagi-bagi kaus di tengah kerumunan warga viral di media sosial baru-baru ini. Rupanya, peristiwa itu terjadi saat Jokowi kunjungan kerja ke Pasar Porsea di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2/2022).

Dalam video, terlihat Jokowi yang baru turun dari mobil dikerumuni masyarakat. Warga tampak ingin mendekati Jokowi sambil terus meneriakkan namanya.

Meski sudah dihalangi petugas keamanan dan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), antusiasme warga untuk mendekati presiden tak terbendung.

Jokowi lantas memberikan sejumlah kaus berwarna hitam kepada para warga. Mengetahui hal tersebut, masyarakat semakin antusias dan berebutan menerima kaus yang dilemparkan Jokowi.

Penjelasan Istana

Terkait hal ini, pihak istana kepresidenan angkat bicara. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, ke depan pihak istana akan berupaya meminimalisasi terjadinya kerumunan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com