Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Harian Capai 27.000, Jokowi Minta Airlangga dan Luhut Evaluasi Level PPKM

Kompas.com - 04/02/2022, 07:35 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan arahan atas kenaikan kasus harian yang terjadi dalam sepekan terakhir.

Ditambah lagi, pada Kamis (3/2/2022) jumlah penambahan kasus Covid-19 mencapai 27.197 dalam sehari.

Jokowi pun mengatakan, pemerintah telah memperkirakan dan mengantisipasi lonjakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah lebih siap ketimbang tahun lalu.

"Lonjakan ini sudah diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah, dengan kesiapan-kesiapan kita yang sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun lalu, baik dari segi rumah sakit, obat-obatan dan oksigen, fasilitas isolasi, maupun tenaga kesehatan. Dan kondisi rumah sakit hingga saat ini juga masih terkendali," ujar Jokowi dalam keterangan video, Kamis malam.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang di tengah jumlah kasus Covid-19 yang sedang melonjak.

Jokowi menilai, kondisi rumah sakit saat ini masih terkendali. Selain itu, ia juga mengatakan meski tingkat penularan SARS-CoV-2 varian Omicron sangat tinggi, namun tingkat fatalitasnya lebih rendah ketimbang varian Delta.

"Kondisi RS hingga saat ini juga masih terkendali. Untuk itu saya minta Bapak, Ibu dan saudara-saudara semuanya untuk tetap tenang," ujar Jokowi.

"Varian omicron ini memang tingkat penularannya tinggi namun tingkat fatalitasnya lebih rendah dibanding varian Delta. Hal ini bisa terlihat dari kasus di beberapa negara di mana tingkat keterisian RS cukup rendah," kata dia.

Baca juga: Arahan Jokowi Hadapi Lonjakan Covid-19, Tetap Tenang hingga Minta Masyarakat Tak Perlu ke RS Saat Tertular Omicron

Arahan evaluasi level PPKM

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto segera mengevaluasi level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa Bali maupun luar Jawa dan Bali.

Di saat yang bersamaan, seiring dengan lonjakan kasus harian Covid-19, Jokowi juga meminta kepala daerah dibantu oleh jajaran TNI dan Polri untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat.

Selain itu juga pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan percepatan proses vaksinasi Covid-19.

"Saya telah memerintahkan Menko Marves selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali, serta Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM," ujar Jokowi.

"Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Pasien Omicron Bisa Sembuh Tanpa ke RS, Berikut Panduan Isolasi Mandiri di Rumah

Rem darurat

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko mengatakan, penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 varian Omicron bisa tiga kali lipat lebih tinggi ketimbang yang disebabkan varian Delta pada pertengahan tahun lalu.

Situasi itu sangat mungkin terjadi jika pemerintah tidak mengambil kebijakan rem darurat.

“Ya meledaknya cepat kalau tidak dilakukan pembatasan sosial. Kalau semua (orang) kena, (aktivitas) akan berhenti sendirinya. Puncak kasus akan lebih tinggi, bisa dua sampai tiga kali lipat,” kata Yunis.

Indonesia mengalami puncak penyebaran Covid-19 tertinggi pada 15 Juli 2021 yang sebabkan varian Delta. Saat itu, pernah terjadi penambahan 56.757 kasus infeksi Covid-19 dalam satu hari.

Di sisi lain, Yunis meminta pemerintah dan masyarakat tidak meremehkan dampak varian Omicron. Ia menjelaskan tingkat keparahan varian ini tidak akan separah varian Delta, namun tetap ada kelompok masyarakat rentan yang perlu dilindungi.

“Mungkin (gejala) hanya flu untuk orang yang sudah terinfeksi sebelumnya, sudah vaksin, tapi bagi orang yang belum divaksinasi, punya komorbid dan anak di bawah 6 tahun akan berat,” paparnya.

“Jadi yang harus disadari adalah menjaga diri agar tidak menularkan pada kelompok itu,” sambung Yunis.

Baca juga: Saat Covid-19 Kembali Merebak di Parlemen, Aktivitas DPR Dibatasi

Adapun Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono memperkirakan total jumlah penambahan kasus Covid-19 harian di Indonesia bisa mencapai 100.000 hingga 150.000 kasus per hari pada masa puncak penularan virus SARS-CoV-2 varian Omicron.

Proyeksi tersebut didasarkan pada pengalaman di beberapa negara lain yang telah mengalami masa puncak penularan varian Omicron.

"Negara kita mungkin akan sedikit lebih tinggi dibanding saat puncak Delta kemarin. Kalau kemarin sampai 57.000 kasus per hari, mungkin ini sekarang sekitar 100.000 sampai 150.000 lebih kasus per hari," ujar Dante.

Namun demikian ia mengatakan, jumlah lonjakan kasus harian tersebut akan sangat bergantung pada penerapan protokol kesehatan (prokes) di masyarakat. Menurut Dante, dengan pengalaman lonjakan kasus varian Delta pada Juli 2021 lalu, saat ini masyarakat cenderung lebih siap dalam menghadapi masa puncak penularan Covid-19 varian Omicron.

"Di mana sudah ada pengalaman dua tahun ini. Mudah-mudahan kita harapkan kasusnya tidak setinggi itu. Caranya dengan menjaga protokol kesehatan. Kita berharap tidak setinggi itu," kata Dante.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com