Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Fadli Zon Tegaskan Pihaknya Konsisten Dukung Pemulihan Demokrasi di Myanmar

Kompas.com - 01/02/2022, 10:52 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon menegaskan, pihaknya akan terus konsisten dalam menyuarakan pemulihan demokrasi di Myanmar.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah RI untuk mendesak Junta Militer agar segera menjalankan Five-Point Consensus ASEAN yang secara keseluruhan berfokus pada tiga hal.

“Pertama, perlindungan masyarakat sipil. Kedua, pemulihan demokrasi dan ketiga yaitu urgensi pemeliharaan stabilitas kawasan,” ujarnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (1/2/2022).

Pernyataan disampaikan Fadli beberapa waktu lalu saat diundang menjadi pembicara dalam web seminar (webinar) yang diselenggarakan Parlemen Eropa dalam rangka memperingati satu tahun kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer di Myanmar.

Baca juga: Rakyat Myanmar Gelar Protes Diam, Strategi Baru Menentang Junta Militer

Webinar berjudul ‘’Webinar of the European Parliament, One-Year Anniversary of the Myanmar Coup’’ itu juga dihadiri Duta Besar Uni Eropa untuk Myanmar Yang Mulia Ranieri Sabatuci, Perwakilan Parlemen Myanmar di Pengasingan (CRPH) Daw Myat Thida Htun, serta Jurnalis Myanmar pemenang Pulitzer Aye Min Tant.

Acara dimoderatori oleh Direktur Hubungan Antar Parlemen Parlemen Eropa-Asia Tenggara, Antoine Ripoll.

Pada kesempatan tersebut, Fadli mengatakan bahwa sejumlah langkah terobosan harus diambil untuk memulihkan demokrasi di Myanmar..

Sebab, kudeta terhadap demokrasi setahun lalu di Myanmar tentu mengganggu stabilitas dan kekohesifan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

“Dari perspektif politik dan keamanan, sebagai lingkungan strategis Indonesia, stabilitas, perdamaian dan keamanan kawasan Asia Tenggara sangatlah penting,” imbuh Fadli.

Baca juga: Pemerintah Yakin Indonesia Siap Bersaing Ekspor Listrik di Kawasan Asia Tenggara

Menurutnya, demokratisasi di kawasan juga memiliki peran sentral dalam menjamin tercapainya agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Namun, perkembangan terkini di Myanmar masih jauh dari harapan.

Pasalnya, kekerasan oleh Junta Militer masih berlangsung mengakibatkan banyak masyarakat sipil menjadi korban.

“Potensi pecahnya perang sipil dalam skala besar, menjadi tak mudah untuk memelihara stabilitas, perdamaian, dan keamanan yang diperlukan kawasan Asia Tenggara,” ucap Fadli.

Baca juga: Faktor Pendorong Berdirinya ASEAN di Kawasan Asia Tenggara

Selain itu, lanjut dia, dampak krisis di Myanmar juga sangat signifikan terhadap ekonomi, kemiskinan, keamanan pangan, dan keamanan kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Politisi Gerindra itu juga mengingatkan, apabila krisis semakin berkepanjangan, akan semakin sulit menyelesaikan masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya sejak 2017.

Fadli menilai, secara keseluruhan dampak krisis karena kudeta Junta Militer Myanmar tersebut berpeluang meluas dan mengganggu stabilitas kawasan.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Dijerat Junta Militer Myanmar Dakwaan Penipuan di Pemilu

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com