Fadli Zon Tegaskan Pihaknya Konsisten Dukung Pemulihan Demokrasi di Myanmar

Harus ada sanksi tegas

Pada kesempatan itu, Fadli menegaskan bahwa harus ada sanksi tegas terhadap Junta Militer Myanmar apabila enggan menerapkan Five-Point Consensus of ASEAN.

“Sanksi juga harus dikenakan karena Junta Militer menunjukkan sikap tak memedulikan demokrasi,” ucap Anggota Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Politik Luar Negeri, Intelijen serta Informasi tersebut.

Fadli mengaku, pihaknya mendukung sikap ASEAN yang hanya memperbolehkan Myanmar untuk diwakili utusan nonpolitis dalam setiap sidang ASEAN.

Sementara itu, untuk sidang Organisasi Parlemen se-ASEAN (AIPA), Myanmar hanya diperkenankan hadir sebagai peninjau.

Baca juga: AS, Inggris, dan Kanada Kompak Keluarkan Sanksi Baru untuk Myanmar, Tepat Setahun Setelah Kudeta

“Seperti diketahui, Junta Militer telah membubarkan dengan paksa Parlemen terpilih Myanmar saat melakukan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional,” ujar Fadli.

Jika situasi di Myanmar tetap tak menunjukkan perkembangan berarti, ia menyarankan agar ASEAN mempertimbangkan menunda status keanggotaan Myanmar di ASEAN sampai Five-Point Consensus ASEAN benar-benar dilaksanakan.

Apabila dibutuhkan, kata Fadli, ASEAN ke depan hendaknya dapat mengaplikasikan mekanisme pengambilan keputusan alternatif, yaitu melalui voting jika terkait persoalan-persoalan intra-kawasan yang sifatnya darurat.

“Dengan demikian, stabilitas kawasan dapat terus dijaga. Hal utama yang dibutuhkan anggota ASEAN saat ini adalah stabilitas,” imbuhnya.

Baca juga: Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Repons positif CRPH

Sementara itu, Perwakilan Parlemen Myanmar di pengasingan (CRPH) Daw Myat Thida Htun mengucapkan terima kasih atas peran Indonesia di ASEAN.

Ucapan terima kasih tersebut diberikan secara spesifik pada BKSAP DPR RI yang menunjukkan dukungannya terhadap pemulihan demokrasi di Myanmar pada forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

“CRPH juga berterima kasih pada negara-negara ASEAN yang terus berupaya untuk mendesak agar Junta Militer segera menerapkan Five-Consensus ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina,” ujar Daw Myat.

Ia mengungkapkan, situasi terkini di Myanmar masih jauh dari hal-hal yang dituntut oleh Five-Point Consensus ASEAN.

Baca juga: Masih Ingat Suster Ann Roza? Ini Kabarnya Jelang Setahun Kudeta Myanmar

Mewakili pihaknya, Daw Myat juga menyampaikan kekecewaan atas komentar Perdana Menteri Kamboja Hun Sen setelah kunjungannya ke Myanmar.

Seperti diketahui, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyebut bahwa situasi di Myanmar sangat membingungkan karena terdapat dua pemerintahan, yaitu Junta Militer dan pemerintahan bayangan yang direpresentasikan oleh National Unity Government (NUG).

“Bagi CRPH, pemerintahan Junta Militer jelas tidak sah dan tidak mewakili rakyat Myanmar. Seharusnya Hun Sen bertemu dengan NUG bukan Junta Militer’’ ujar Daw Myat.

Menanggapi CRPH, Ketua BKSAP RI Fadli Zon mengatakan, setelah gerakan demokrasi di Myanmar berhasil memulihkan pemerintahan sipil yang sah, semua pihak harus dilibatkan dalam proses perumusan konstitusi baru.

Baca juga: Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

“Semua pihak yang dimaksud termasuk kelompok etnis di Myanmar seperti Rohingya. Dengan begitu, demokrasi di Myanmar dapat berkembang menjadi demokrasi yang inklusif,” ujarnya.