Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Tanpa Keadilan Maka Akan Terjadi Perpecahan

Kompas.com - 31/01/2022, 21:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai, ketidakadilan merupakan penyebab dari perpecahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia.

"Pemimpin dan masyarakat juga harus mengusahakan keadilan itu, karena tanpa keadilan maka akan terjadi perpecahan kita ini, di situ letak masalahnya bangsa ini," kata JK dalam acara public talkshow yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

JK menuturkan, sejarah sudah membuktikan bahwa 10 dari 15 konflik besar yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

Konflik-konflik yang dimaksud JK antara lain konflik PRRI/Permesta, DI/TII, konflik Aceh, maupun konflik horizontal seperti di Poso dan Ambon.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta Perdebatan soal Ibu Kota Disudahi

"Orang pikir (konflik) Aceh masalah agama, tidak, itu masalah ketidakadilan ekonomi," ujar JK.

Ia pun mengingatkan, dalam Pancasila, kata 'adil' disebut dua kali yakni pada sila kedua yang berbunyi 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' serta sila kelima 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

"Jadi bayangkan, adil itu mempunyai suatu makna yang besar sekali dalam kehidupan kita," kata dia.

Dalam kesempatan itu pula, JK berpesan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sungguh-sungguh mengupayakan hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Ia yakin, apabila dua hal itu terpenuhi, maka Indonesia akan aman dari konflik-konflik di tengah masyarakat.

"Itu saja intinya, kalau kita sudah adil dan sejahtera, negeri ini aman. Bineka tunggal ika atau apapun kita pidatokan, kalau tidak ada keadilan kesejahteraan akan masalah dengan masyarakat," kata JK.

Baca juga: Jusuf Kalla: Tahun Ini Tahun yang Romantis, Semua Ingin Cari Pasangan

Selain itu, JK juga mengingatkan bahwa perbedaan yang di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan maka semua pihak mesti dapat bertoleransi atas kemajemukan tersebut.

"Tentu ada saja masalah perbedaan-perbedaan tapi marilah perbedaan itu kita kembalikan dengann menyelesaikan secara musyawarah secara baik-baik," kata dia menambahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com