Kompas.com - 31/01/2022, 19:40 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla berpandangan, perdebatan soal perlu tidaknya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebaiknya disudahi.

Sebab, sesuai prinsip demokrasi, DPR telah menyetujui rencana pemerintah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Saya kira sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat karena itu sudah disetujui oleh DPR, pemerintah DPR sudah setuju," kata dalam Kalla acara public talkshow yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

Baca juga: IKN Nusantara, Ibu Kota di Klaster Kota Jangkauan Sempit

"Ya walaupun PKS di situ tidak setuju tapi kita kan percaya kepada menjalani demokrasi yang (menyatakan) pendapat yang besar itu menjadi hal yang disetujui, jadi bukan lagi debat setuju tidak lagi," ujar Kalla.

Menurut Kalla, saat ini adalah waktunya untuk memikirkan bagaimana agar pemindahan ibu kota sukses dilaksanakan.

Ia mengakui, pemindahan ibu kota merupakan hal yang sangat rumit di mana negara-negara lain butuh waktu hingga 20 tahun lalu sampai pemindahan tersebut sempurna.

Ia pun tak menampik bahwa pemindahan ibu kota pasti akan mengundang berbagai masalah, termasuk soal pembiayaan, tetapi ia menilai hal itu menjadi tugas pemerintah untuk menuntaskannya.

"Karena sudah setuju, saya ulangi lagi, bukan lagi kita debat untuk setuju tidak setuju, karena kita sudah melihat bagaimana menjalankannya hal rumit ini yang harus dijalankan bersama-sama," kata dia.

Diketahui, rencana pemindahan ibu kota terus berlanjut. Terbaru, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Keputusan ini memicu pro dan kontra di kalangan publik. Mulai dari cepatnya pengesahan RUU hingga urgensi perpindahan Ibu Kota itu.

Baca juga: KSP: Pemerintah Sedang Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN

Beberapa pihak menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berpotensi memberi dampak negatif untuk masyarakat adat, transmigran hingga membawa kerusakan alam.

Presiden Joko Widodo menyebut proses perpindahan ke Ibu Kota baru akan dilakukan bertahap, dimulai pada 2024 mendatang.

“(Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” ucap Jokowi, Rabu (19/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Nasional
Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Nasional
IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Nasional
MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

Nasional
TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

Nasional
7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Nasional
Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.