Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/01/2022, 19:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla berpandangan, perdebatan soal perlu tidaknya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebaiknya disudahi.

Sebab, sesuai prinsip demokrasi, DPR telah menyetujui rencana pemerintah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Saya kira sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat karena itu sudah disetujui oleh DPR, pemerintah DPR sudah setuju," kata dalam Kalla acara public talkshow yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

Baca juga: IKN Nusantara, Ibu Kota di Klaster Kota Jangkauan Sempit

"Ya walaupun PKS di situ tidak setuju tapi kita kan percaya kepada menjalani demokrasi yang (menyatakan) pendapat yang besar itu menjadi hal yang disetujui, jadi bukan lagi debat setuju tidak lagi," ujar Kalla.

Menurut Kalla, saat ini adalah waktunya untuk memikirkan bagaimana agar pemindahan ibu kota sukses dilaksanakan.

Ia mengakui, pemindahan ibu kota merupakan hal yang sangat rumit di mana negara-negara lain butuh waktu hingga 20 tahun lalu sampai pemindahan tersebut sempurna.

Ia pun tak menampik bahwa pemindahan ibu kota pasti akan mengundang berbagai masalah, termasuk soal pembiayaan, tetapi ia menilai hal itu menjadi tugas pemerintah untuk menuntaskannya.

"Karena sudah setuju, saya ulangi lagi, bukan lagi kita debat untuk setuju tidak setuju, karena kita sudah melihat bagaimana menjalankannya hal rumit ini yang harus dijalankan bersama-sama," kata dia.

Diketahui, rencana pemindahan ibu kota terus berlanjut. Terbaru, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Keputusan ini memicu pro dan kontra di kalangan publik. Mulai dari cepatnya pengesahan RUU hingga urgensi perpindahan Ibu Kota itu.

Baca juga: KSP: Pemerintah Sedang Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN

Beberapa pihak menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berpotensi memberi dampak negatif untuk masyarakat adat, transmigran hingga membawa kerusakan alam.

Presiden Joko Widodo menyebut proses perpindahan ke Ibu Kota baru akan dilakukan bertahap, dimulai pada 2024 mendatang.

“(Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” ucap Jokowi, Rabu (19/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Susunan Hakim yang Adili Gugatan Orang Tua Brigadir J ke Ferdy Sambo dkk

Susunan Hakim yang Adili Gugatan Orang Tua Brigadir J ke Ferdy Sambo dkk

Nasional
Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Nasional
Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Nasional
Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Nasional
Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Nasional
Hak Angket Diprediksi 'Goyang' Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Hak Angket Diprediksi "Goyang" Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Nasional
Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Nasional
Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Nasional
Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Nasional
Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Nasional
Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Nasional
TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com