Jusuf Kalla Minta Perdebatan soal Ibu Kota Disudahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla berpandangan, perdebatan soal perlu tidaknya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebaiknya disudahi.

Sebab, sesuai prinsip demokrasi, DPR telah menyetujui rencana pemerintah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Saya kira sekarang bukan waktunya lagi untuk berdebat karena itu sudah disetujui oleh DPR, pemerintah DPR sudah setuju," kata dalam Kalla acara public talkshow yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

Baca juga: IKN Nusantara, Ibu Kota di Klaster Kota Jangkauan Sempit

"Ya walaupun PKS di situ tidak setuju tapi kita kan percaya kepada menjalani demokrasi yang (menyatakan) pendapat yang besar itu menjadi hal yang disetujui, jadi bukan lagi debat setuju tidak lagi," ujar Kalla.

Menurut Kalla, saat ini adalah waktunya untuk memikirkan bagaimana agar pemindahan ibu kota sukses dilaksanakan.

Ia mengakui, pemindahan ibu kota merupakan hal yang sangat rumit di mana negara-negara lain butuh waktu hingga 20 tahun lalu sampai pemindahan tersebut sempurna.

Ia pun tak menampik bahwa pemindahan ibu kota pasti akan mengundang berbagai masalah, termasuk soal pembiayaan, tetapi ia menilai hal itu menjadi tugas pemerintah untuk menuntaskannya.

"Karena sudah setuju, saya ulangi lagi, bukan lagi kita debat untuk setuju tidak setuju, karena kita sudah melihat bagaimana menjalankannya hal rumit ini yang harus dijalankan bersama-sama," kata dia.

Diketahui, rencana pemindahan ibu kota terus berlanjut. Terbaru, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Keputusan ini memicu pro dan kontra di kalangan publik. Mulai dari cepatnya pengesahan RUU hingga urgensi perpindahan Ibu Kota itu.

Baca juga: KSP: Pemerintah Sedang Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN

Beberapa pihak menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berpotensi memberi dampak negatif untuk masyarakat adat, transmigran hingga membawa kerusakan alam.

Presiden Joko Widodo menyebut proses perpindahan ke Ibu Kota baru akan dilakukan bertahap, dimulai pada 2024 mendatang.

“(Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” ucap Jokowi, Rabu (19/1/2022).