Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat AHY Merespons Dukungan untuk Jadi Capres, Bagaimana Peluangnya?

Kompas.com - 31/01/2022, 09:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

"Termasuk juga bisa jadi yang sebelumnya elektabilitas tinggi tapi ketika tidak lagi, katakanlah, memegang jabatan publik, bisa drop," ujar Herzaky.

Baca juga: AHY Nilai Wajar jika Kader Demokrat Dorong Dia Jadi Capres 2024

Selain soal momentum, Herzaky juga mengakui bahwa tiket untuk maju sebagai calon presiden terbatas karena adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Ia pun menilai ketentuan tersebut tidak relevan karena perolehan suara yang dihitung untuk ambang batas pencalonan adalah perolehan suara partai politik pada 2019 lalu.

"Ada perubahan konstelasi dibandingkan 2019 dengan kondisi saat ini, dan ini bisa terus terjadi perubahan di 2024 karena lagi-lagi politik sangat dinamis. Nah itulah kami mendukung teman-teman yang terus berjuang agar ambang batas presiden itu diturunkan," kata dia.

Kendati demikian, Herzaky menilai AHY merupakan salah satu sosok yang dapat menjadi pilihan pada 2024 mendatang.

Pasalnya, menurut Herzaky, banyak survei yang menunjukkan bahwa publik menginginkan presiden pengganti Jokowi adalah sosok yang bersih, religius, dan cerdas.

"Nah Mas AHY masuk, tapi kita fokuskan dulu konsolidasi kami di internal dan kami juga akan bantu mengatasi pandemi Covid, 2024 kita tunggu nanti," ujar Herzaky.

Peluangnya Berat

Nama AHY memang kerap muncul dalam berbagai survei elektabilitas calon presiden.

Namun, elektabilitasnya belum menyusul tiga tokoh lain yang selalu bercokol di posisi tiga besar yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin berpandangan, peluang AHY untuk maju sebagai calon presiden cukup berat.

"Selain karena elektabilitas yang masih kalah oleh Anies, Prabowo, Ganjar, Ridwan Kamil, dan lain-lain, Partai Demokrat juga bargaining-nya tak terlalu cukup kuat untuk ajukan capres," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/1/2022).

Baca juga: AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Menurut Ujang, hal itu terbukti pada tahun 2019 lalu ketika AHY gagal maju menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

Demokrat saat ini memiliki 54 kursi dari total 575 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 9,39 persen kursi, angka tersebut masih jauh dari ambang batas pencalonan presiden sebesar 25 peren kursi.

Kendati demikian, Ujang menilai AHY masih memiliki peluang apabila dimajukan sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Dilihat kondisi saat ini, cawapres memungkinkan bagi AHY. Untuk cawapres, Demokrat masih bisa lobi-lobi untuk AHY," kata dia.

Namun, ia mengingatkan, peluang AHY untuk maju sebagai cawapres sekalipun akan tetap berpulang pada modal elektabilitas AHY.

"Jika hingga 2024 nanti elektabilitas AHY tinggi, maka dia berpotensi jadi capres atau cawapres. Namun jika rendah, maka sulit untuk bisa ikut kontestasi di Pilpres," ujar Ujang.

Baca juga: Soal Ketua DPD Demokrat Jatim, DPC Surabaya: Kami Percaya Mas AHY Akan Ambil Keputusan Terbaik

Di samping itu, senada dengan AHY, Ujang menilai wajar apabila partai-partai politik berusaha memajukan ketua umumnya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

"Justru rugi jika partai politik tak bisa ajukan capres dan cawapresnya, karena dalam Pemilu yang bersamaan Pilpres dengan Pileg, tak ada capres dan cawapres itu tak akan bisa kerek elektabilitas partai," kata Ujang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com