Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Lokasi IKN Baru, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Kompas.com - 29/01/2022, 17:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (29/1/2022).

Sigit mengatakan, kunjungannya bersama pihak dari sejumlah kementerian terkait dan Forkopimda Kaltim serta pejabat utama Mabes Polri itu untuk memastikan perkembangan pembangunan IKN berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.

"Tentunya kami ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan penjadwalan yang ada, apakah di dalam pelaksanaannya masih ada kendala atau tidak," kata Sigit dalam sebuah siaran pers, Sabtu.

Baca juga: Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sigit menambahkan, kunjungannya juga untuk melihat dan mendengar serta memberikan arahan guna mengantisipasi segala bentuk gangguan ataupun permasalahan yang dapat mengganggu progres pembangunan tersebut.

Sigit melanjutkan, saat ini Undang-undang (UU) IKN telah ditetapkan. Untuk itu, dia meminta semua stakeholder memastikan perkembangan pembangunan IKN segera dilaksanakan dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Sigit menyampaikan, dari kunjungan ini diketahui ada sedikit permasalahan dalam pembangunan IKN. Namun, semua permasalahan diselesaikan melalui jalur musyawarah maupun proses yang sudah disiapkan.

"Sehingga secara umum untuk progres pembangunan IKN tak ada kendala yang berarti," ucapnya.

Sigit mengatakan, pembangunan IKN ke depan bukan hanya sekedar membangun ibu kota baru, tetapi bagaimana pemerintah menyiapkan kebutuhan untuk seluruh masyarakat. Ia menjelaskan, dengan adanya pembangunan ibu kota baru dengan nama Nusantara itu, pemerataan pembangunan dan ekonomi akan terjadi dan kemudian beban yang selama ini terjadi di Jakarta bisa terbagi.

Baca juga: Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

"Kita lihat ibu kota yang dibangun memiliki konsep smart forest dan itu sejalan dengan apa yang menjadi kesepakatan internasional di mana yang menjadi rencana pembangunan ibu kota nanti memiliki visi ramah lingkungan dan menjadi harapan, bisa menjadi kebanggaan kita semua," ujar Sigit.

"Kita lihat di beberapa negara dengan memindahkan ibu kotanya sehingga menjadi ibu kota terbaik di dunia dan kita harap IKN menjawab tantangan itu. Selain itu terjadi pemerataan pembangunan, ekonomi, menjadi kota ramah lingkungan dan dikenal dunia," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com