PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, partainya tetap mempertimbangkan semua kader yang bakal diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Hanya saja, Hasto menilai PDI-P menginginkan Menteri Sosial sekaligus Ketua DPP PDI-P Tri Rismaharini untuk fokus terhadap tugasnya sebagai menteri yang tengah dijalani pada saat ini.

"Kalau Bu Risma memenuhi kualifikasi, namun beliau kan sudah punya tugas yang penting sebagai Mensos," kata Hasto dihubungi Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Hal tersebut disampaikan Hasto ketika ditanya soal kabar bahwa PDI-P mempertimbangkan Komisaris Utama PT Pertamina sekaligus kader partai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ketimbang Risma.

Hasto memahami bahwa sosok Risma memenuhi kualifikasi dengan apa yang dinyatakan Presiden Jokowi untuk memimpin IKN.

Baca juga: Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Diketahui, Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa pemimpin IKN paling tidak, pernah memimpin daerah dan punya latar belakang arsitek.

Adapun Risma merupakan lulusan pendidikan sarjana di Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada 1987.

Secara spesifik, Risma memang memenuhi syarat tersebut lantaran juga merupakan mantan wali kota Surabaya.

Menurut Hasto, partainya tidak bermaksud hanya mempertimbangkan Ahok. Namun, PDI-P tetap mempertimbangkan nama-nama lain yang sesuai dengan kriteria kualifikasi sebagai Kepala Otorita IKN.

Nama-nama yang disebut Hasto yaitu dua kader PDI-P yakni mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

"Kewenangan menetapkan Kepala Otoritas IKN berada di Presiden, partai menyampaikan kriteria kualifikasi Kepala Otorita IKN," ujarnya.

Hasto kemudian menjabarkan bagaimana partainya menyampaikan kriteria kualifikasi untuk bakal pemimpin IKN.

Baca juga: Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Pertama, kata dia, sosok tersebut haruslah sosok visioner dalam perencanaan tata kota.

"Memiliki kemanpuan profesional yang memahami keseluruhan konsepsi nusantara dalam desain araitektur dan tata kota yang berkebudayaan Indonesia," jelasnya.

Selain itu, pemimpin IKN juga disebut harus memiliki kepemimpinan yang kuat, pengalaman birokrasi atau kompetensi khusus yang bersifat strategis.