Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Kompas.com - 29/01/2022, 13:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak ahli di bidang kesehatan dan epidemiologi yang hebat di Indonesia, tetapi selama ini kurang diberdayakan.

Luhut mengakui baru menyadari hal itu setelah memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Saya setelah menangani Covid-19 ini saya baru sadar betul bahwa ahli-ahli kita ini jago-jago, hebat-hebat. Hanya selama ini kurang kita berdayakan. Selama ini kita pikir orang asing lebih hebat," ujar Luhut ketika memberikan paparan pada Sidang Majelis Pekerja Lengkap-Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, dilansir dari tayangan YouTube Yakoma PGI, Sabtu (29/1/2022).

Baca juga: Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Menurut Luhut, ada beberapa negara yang mengalami pandemi dan kondisinya sama kompleksnya dengan situasi di Indonesia.

Akan tetapi, Indonesia mampu menjadi salah satu yang terbaik dalam penanganan pandemi.

"Kenapa? Karena saya dengerin juga pendapat ahli itu dan saya katakan pada Anda bahwa pandangan mereka sangat berbasis kuat dari keilmuan. Jadi kita tidak perlu mencari-cari keluar," tutur Luhut.

Selain itu, Luhut juga mengungkapkan, Indonesia segera bisa memulai produksi vaksin buatan dalam negeri, yakni vaksin Merah Putih.

Menurut dia, vaksin tersebut bisa diproduksi mulai Juni 2022.

Baca juga: Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Selain itu, pemerintah akan membuat research center atau pusat riset vaksin Covid-19 yang akan berlokasi di Bali.

Dalam pengembangannya, pemerintah akan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan farmasi dunia, seperti Merck, Pfizer, dan Cansino.

"Yang jelas di Bali kami akan membuat research center untuk vaksin. Nah, itu bekerja sama ada dengan Merck, ada dengan Pfizer, dan juga dengan Cansino," tambah Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com