Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia akan mulai memeriksa purnawirawan TNI dalam dugaan kasus korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021.

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, pemeriksaan kepada unsur purnawirawan TNI akan dilakukan mulai pekan depan.

"Mungkin minggu depan kali," kata Febrie di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Febrie menjelaskan, Jumat hari ini pihaknya melakukan pertemuan untuk mengoordinasikan soal pemeriksaan unsur militer dalam perkara kasus satelit.

Baca juga: Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Koordinasi itu, menurutnya, melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil), Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, serta jaksa penyidik.

"Untuk pembahasan mengenai pemeriksaan rekan-rekan dari TNI purnawirawan maupun yang masih aktif," ujarnya.

Secara terpisah Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi mengatakan sudah ada tiga saksi dari unsur militer yang direncakan akan diperiksa.

Namun, ia masih belum bisa menyampaikan identitas dari tiga saksi tersebut.

Supardi juga mengatakan pemanggilan pemeriksaan kepada tiga saksi dari unsur militer akan dilakukan melalui Jampidmil.

Sementara, untuk tempat pemeriksaan masih dikoordinasikan antara di Direktorat JAM-Pidmil atau Puspom TNI.

Ia hanya menekankan, yang penting dari pemeriksaan adalah substansinya.

"Nanti bisa di Pidmil bisa di Pom," ucap dia.

Dalam penyidikan kasus ini, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta, termasuk PT DNK.

Kejagung juga telah menggeledah tiga lokasi, yakni dua kantor PT DNK, dan satu apartemen Direktur Utama PT DNK atau tim ahli Kemenhan berinisial SW.

Penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (18/1/2022), turut menyita sejumlah barang bukti terkait pengadaan orbit satelit tersebut.

Baca juga: Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Kejagung juga sudah menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan saksi kepada sejumlah petinggi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang direncanakan minggu depan.

Kasus ini sempat diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD pada Kamis (13/1/2022). Ia mengungkapkan, proyek pengelolaan satelit yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membuat negara menelan kerugian ratusan miliar.

Kerugian itu terjadi lantaran adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan Satelit Garuda-1 yang telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) pada 2015 sehingga terjadi kekosongan pengelolaan satelit oleh Indonesia.