Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Kompas.com - 26/01/2022, 17:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia tidak bisa menghindari kondisi ketidakpastian saat pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, pemerintah menyiapkan ekonomi Indonesia agar tahan dari berbagai tekanan.

“Ketika sedang menghadapi Covid-19, kita tidak dapat menghindari ketidakpastian. Kita hanya dapat menyiapkan ekonomi Indonesia agar tahan menghadapi berbagai tekanan ekonomi ini,” ujar Luhut dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Jokowi: Pandemi dan Ekonomi Ibarat Dua Tubuh yang Harus Kita Jaga

Beberapa langkah yang diterapkan yakni relaksasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara perlahan atau per level sesuai keparahan tingkat penyebaran Covid-19.

Selain itu, pemerintah mempercepat vaksinasi dan testing, tracing, treatment (3T) serta penggunaan PeduliLindungi yang terus digalakkan agar ekonomi dapat dibuka dengan aman.

Selain strategi-strategi yang telah disebutkan sebelumnya, Menko Luhut menuturkan agar pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi dilakukan secara berdampingan dengan mempertimbangkan tantangan global yang semakin besar.

"Misalnya, pada sektor kesehatan, Covid-19 telah memperlihatkan pentingnya reformasi sistem kesehatan nasional, dikarenakan kurangnya kapasitas rumah sakit, produksi farmasi, alkes, dan tenaga kesehatan ketika berhadapan dengan varian Delta," ungkapnya.

Luhut pun mengingatkan, varian Omicron yang saat ini penularannya meluas bukan satu-satunya ketidakpastian yang dihadapi Indonesia pada 2022.

Akan ada berbagai tantangan global yang kompleks, seperti penurunan likuiditas dari tapering off, default di sektor properti China, hingga ancaman perubahan iklim.

“Kita sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan obat-obat penting, ketika negara lain mendahulukan kepentingan domestik masing-masing,” tutur Menko Luhut.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menyadari pentingnya investasi di sektor kesehatan. Sehingga menurutnya banyak negara kini juga fokus pada hal yang sama.

"Karena mereka tidak ingin terjebak dalam supremasi China dan India sebagai pusat produksi farmasi,” ungkap Luhut.

Baca juga: Wagub DKI Yakin Jakarta Akan Jadi Pusat Ekonomi meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Kemudian, di sektor komoditas, pemerintah terus memprioritaskan untuk menerapkan hilirisasi agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah.

Sejauh ini hilirisasi telah dilakukan di sektor kelapa sawit untuk B30 dan biji nikel yang diproses menjadi bahan besi baja.

Pengolahan biji nikel ini akan sejalan dengan pengembangan kendaraan listrik yang menggunakan nikel sebagai katoda baterai listrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com