Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menyatakan kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu, sangat penting.

Alasannya, kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu dapat mendorong peningkatan partisipasi perempuan di insitusi politik lainnya.

"Kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga bisa mendorong peningkatan partispasi perempuan di institusi politik yang lainnya," kata Khoirunnisa dalam diskusi daring, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

Selain itu, Khoirunnisa menuturkan, penyelenggara pemilu memiliki peran yang strategis. Misalnya, dalam melakukan sosialisasi, menyelenggarakan pendidikan pemilih, dan menindak pelanggaran pemilu.

Menurut Khoirunnisa, perspektif perempuan dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan pemilih perempuan.

"Karena berdasarkan pengalaman perempuan, mungkin khususnya perempuan peserta pemilu, ketika menemukan pelanggaran misalnya, dia merasa keadilan pemilunya terganggu dan dia harus melapor. Tapi kadang karena tidak adanya perspektif penanganan pelanggaran yang lebih punya perspektif kepada teman-teman perempuan, mereka tidak melanjutkan," ujarnya.

Baca juga: Perludem: Penyelenggara Pemilu Harus Figur yang Imparsial, Kompeten, dan Inklusif

Karena itu, Khoirunnisa menegaskan, implementasi aturan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang harus betul-betul dilaksanakan.

Ia berharap, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang bakal digelar DPR untuk menentukan anggota KPU dan Bawaslu memperhatikan ketentuan tersebut.

Ia pun merekomendasikan DPR memberlakukan sistem paket untuk menjamin keterwakilan 30 persen dalam komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu.

"Sehingga nanti yang terpilih tujuh untuk KPU dan lima Bawaslu bisa tersaring 30 persen perempuan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Karena kalau dilepas begitu saja, ya kekhawatirannya hanya akan ada satu perempuan untuk mengisi KPU dan Bawaslu," katanya.