Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

Kompas.com - 26/01/2022, 15:46 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menyatakan kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu, sangat penting.

Alasannya, kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu dapat mendorong peningkatan partisipasi perempuan di insitusi politik lainnya.

"Kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga bisa mendorong peningkatan partispasi perempuan di institusi politik yang lainnya," kata Khoirunnisa dalam diskusi daring, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

Selain itu, Khoirunnisa menuturkan, penyelenggara pemilu memiliki peran yang strategis. Misalnya, dalam melakukan sosialisasi, menyelenggarakan pendidikan pemilih, dan menindak pelanggaran pemilu.

Menurut Khoirunnisa, perspektif perempuan dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan pemilih perempuan.

"Karena berdasarkan pengalaman perempuan, mungkin khususnya perempuan peserta pemilu, ketika menemukan pelanggaran misalnya, dia merasa keadilan pemilunya terganggu dan dia harus melapor. Tapi kadang karena tidak adanya perspektif penanganan pelanggaran yang lebih punya perspektif kepada teman-teman perempuan, mereka tidak melanjutkan," ujarnya.

Baca juga: Perludem: Penyelenggara Pemilu Harus Figur yang Imparsial, Kompeten, dan Inklusif

Karena itu, Khoirunnisa menegaskan, implementasi aturan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang harus betul-betul dilaksanakan.

Ia berharap, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang bakal digelar DPR untuk menentukan anggota KPU dan Bawaslu memperhatikan ketentuan tersebut.

Ia pun merekomendasikan DPR memberlakukan sistem paket untuk menjamin keterwakilan 30 persen dalam komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu.

"Sehingga nanti yang terpilih tujuh untuk KPU dan lima Bawaslu bisa tersaring 30 persen perempuan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Karena kalau dilepas begitu saja, ya kekhawatirannya hanya akan ada satu perempuan untuk mengisi KPU dan Bawaslu," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Nasional
Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Nasional
Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Nasional
Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Nasional
Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Nasional
Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Nasional
Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Nasional
Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

Nasional
Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi 'Menteri Superior'

Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi "Menteri Superior"

Nasional
Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Nasional
Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.