Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

Kompas.com - 26/01/2022, 15:46 WIB
Tsarina Maharani,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menyatakan kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu, sangat penting.

Alasannya, kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu dapat mendorong peningkatan partisipasi perempuan di insitusi politik lainnya.

"Kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga bisa mendorong peningkatan partispasi perempuan di institusi politik yang lainnya," kata Khoirunnisa dalam diskusi daring, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

Selain itu, Khoirunnisa menuturkan, penyelenggara pemilu memiliki peran yang strategis. Misalnya, dalam melakukan sosialisasi, menyelenggarakan pendidikan pemilih, dan menindak pelanggaran pemilu.

Menurut Khoirunnisa, perspektif perempuan dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan pemilih perempuan.

"Karena berdasarkan pengalaman perempuan, mungkin khususnya perempuan peserta pemilu, ketika menemukan pelanggaran misalnya, dia merasa keadilan pemilunya terganggu dan dia harus melapor. Tapi kadang karena tidak adanya perspektif penanganan pelanggaran yang lebih punya perspektif kepada teman-teman perempuan, mereka tidak melanjutkan," ujarnya.

Baca juga: Perludem: Penyelenggara Pemilu Harus Figur yang Imparsial, Kompeten, dan Inklusif

Karena itu, Khoirunnisa menegaskan, implementasi aturan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang harus betul-betul dilaksanakan.

Ia berharap, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang bakal digelar DPR untuk menentukan anggota KPU dan Bawaslu memperhatikan ketentuan tersebut.

Ia pun merekomendasikan DPR memberlakukan sistem paket untuk menjamin keterwakilan 30 persen dalam komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu.

"Sehingga nanti yang terpilih tujuh untuk KPU dan lima Bawaslu bisa tersaring 30 persen perempuan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Karena kalau dilepas begitu saja, ya kekhawatirannya hanya akan ada satu perempuan untuk mengisi KPU dan Bawaslu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi 'Online'

Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Nasional
Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Nasional
Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Nasional
 Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

Nasional
Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Nasional
Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Nasional
Soal Harun Masiku, Wakil Ketua KPK Ingatkan Penyidik Tak Ikuti Arahan Eksternal: Kalau Ketahuan Saya Pecat!

Soal Harun Masiku, Wakil Ketua KPK Ingatkan Penyidik Tak Ikuti Arahan Eksternal: Kalau Ketahuan Saya Pecat!

Nasional
Ulang Tahun Ke-63, Jokowi dan PM Malaysia Saling Berbalas Pesan di Medsos

Ulang Tahun Ke-63, Jokowi dan PM Malaysia Saling Berbalas Pesan di Medsos

Nasional
Kadiv Propam Ancam Pecat Polisi yang Terlibat Judi Online

Kadiv Propam Ancam Pecat Polisi yang Terlibat Judi Online

Nasional
PKS Mengaku Ditawari KIM Kursi Bacawagub DKI, Gelora: Belum Dibahas Sama Sekali

PKS Mengaku Ditawari KIM Kursi Bacawagub DKI, Gelora: Belum Dibahas Sama Sekali

Nasional
Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Nasional
Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com