Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembangkan Energi Mikrohidro, Jokowi Harap Pagar Alam Jadi Kota Pertama di Indonesia dengan Zero Emisi

Kompas.com - 24/01/2022, 19:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan atas pengembangan energi hijau dengan memulai penggunaan listrik dari energi mikrohidro.

Jokowi pun mendorong pemerintah setempat untuk terus menindaklanjuti penggunaan energi hijau tersebut sehingga Kota Pagar Alam bisa menjadi kota pertama dengan nol emisi di Indonesia.

“Ini akan menjadi kota dengan zero emission yang pertama kalau nanti bisa ditindaklanjuti. Ini baru listrik rumah tangga dan penggunaan listrik yang lainnya," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (24/1/2022).

"Kalau ditindaklanjuti nanti penggunaan kendaraannya listrik, penggunaan mobilnya listrik, Pagar Alam akan menjadi kota yang pertama di Indonesia yang menggunakan energi hijau,” lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Serahkan Bantuan Rp 1,2 Juta ke Pedagang Pasar Baru Tanjung Enim

Jokowi mengungkapkan, saat ini semua negara mulai merencanakan menuju ke energi baru terbarukan.

Baik itu menggunakan energi matahari, hidropower, geothermal, panas bumi, arus bawah laut, panas permukaan laut, maupun angin.

Sejalan dengan itu, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan.

“Setelah kita hitung-hitung energi baru dan terbarukan yang kita miliki itu ada kurang lebih —hitungan terakhir tapi saya kira itu belum final— 418 ribu megawatt yang kita miliki, baik itu dari tenaga air, hydropower, baik itu dari panas bumi, geothermal, baik itu dari tidal arus bawah laut, baik itu dari panas permukaan laut, baik itu dari angin, dan baik itu dari tenaga surya, semuanya kita miliki,” jelas Jokowi.

Dengan pengembangan energi hijau, Kepala Negara meyakini, seluruh Tanah Air akan melihat keindahan Kota Pagar Alam.

Baca juga: Dua Putra Jokowi Dilaporkan ke KPK, Pelapor Dilaporkan Balik, Apa Masalahnya?

Presiden juga menuturkan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung pengembangan energi hijau di Pagar Alam.

“Saya tadi sudah menyampaikan kepada Pak Menteri BUMN, kepada Pak Gubernur Sumatra Selatan, kepada juga Pak Wali Kota Pagar Alam agar mulai direncanakan. Pemerintah pusat akan membantu di tempat-tempat yang bisa kita bantu,” tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com