Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memprediksi kasus varian Omicron Covid-19 akan meningkat beberapa waktu ke depan. Meski begitu, Pemerintah masih tetap akan menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) siswa di sekolah.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah memprediksi kasus Covid-19 di Indonesia akan meningkat berkaca dari trayektori kasus di Afrika Selatan.

"Pemerintah memperkirakan kasus akan terus meningkat. Namun satu hal yang kami temukan, tingkat kematian aktual di DKI lebih rendah dari proyeksi yang kami lakukan dengan menggunakan trayektori Afrika Selatan," kata Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM secara virtual pada Senin (24/1/2022).

Baca juga: Pastikan Bed Occupancy Rate RS Aman, Luhut: Tapi Jangan Anggap Enteng Omicron

Pemerintah memperkirakan tingkat vaksinasi di Indonesia yang tinggi dibandingkan Afrika Selatan menjadi faktor pembeda kedua negara.

Meski memprediksi kasus Covid-19 akan terus meningkat, Luhut menyebut pembelajaran tatap muka masih akan terus dijalankan. Evaluasi mengenai PTM akan dilakukan apabila terjadi hal-hal yang luar biasa.

"Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan sekolah tatap muka," ucap Luhut.

Koordinator PPKM Jawa-Bali ini pun menegaskan, Pemerintah masih dalam kendali penuh menghadapi varian Omicron. Luhut juga mengatakan peningkatan kasus Omicron yang terjadi saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kasus puncak varian Delta.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Belum Terpikir Berlakukan PPKM Darurat atau Lockdown

Hanya saja, Pemerintah terus mewaspadai tren positivity rate yang mulai meningkat. Apalagi, menurut Luhut, angka reproduksi efektif (Rt) juga juga mengalami peningkatan seperti di Pulau Jawa yang sudah mencapai angka 1 dan Bali lebih dari 1.

"Untuk itu, tingkat vaksinasi umum dan lansia di Jawa-Bali terus kami tingkatkan hingga saat ini pada posisi yang tinggi 91% untuk dosis 1 umum 75% untuk dosis 1 lansia," paparnya.

"Selain itu vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 anak di Jawa-Bali juga meningkat dengan cepat. Tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa-Bali telah mencapai 69% dan dosis 2 juga sudah mulai meningkat," tambah Luhut.

Dengan adanya perkembangan itu, Pemerintah meminta masyarakat untuk lebih waspada. Luhut mengingatkan agar protokol kesehatan jangan sampai ditinggalkan.

"Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, kurangi aktivitas keluar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan Peduli Lindungi ketika beraktivitas di tempat umum," ujarnya.

Luhut juga mengungkap Pemerintah akan terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, khususnya dalam menghadapi varian Omicron. Sebab PeduliLindungi dinilai menjadi salah satu faktor keberhasilan Indonesia menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: Luhut: Peningkatan Kasus Omicron Lebih Rendah dari Delta, Pemerintah Pegang Kendali Penuh

"Data dari Prancis menunjukkan bahwa penggunaan Covid Passes, di kita adalah PeduliLindungi, mampu mendorong tingkat vaksinasi. Jika dibandingkan, tingkat kematian dan perawatan harian di Prancis lebih rendah dengan adanya Covid Passes dibandingkan dengan jika tidak ada," papar Luhut.

Pemerintah pun beranggapan PeduliLIndungi mampu menekan laju peningkatan kasus Omicron di Indonesia. Luhut juga mengungkap, mal hingga restoran yang tidak taat protokol kesehatan nantinya akan bisa terdeteksi melalui aplikasi ini.

"Nanti Menteri Kesehatan akan mengumumkan mal, toko, restoran yang tidak memanfaatkan PeduliLindungi. Dan itu jangan masuk ke situ karena itu akan ada risiko penularan. Saya kira itu untuk mendisiplikan bangsa ini. Ini momentum bangsa ini untuk menjadi displin juga," tegasnya.

Baca juga: UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Mengenai hal tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan Pemerintah akan menggunakan PeduliLindungi untuk mengukur kedisiplinan protokol kesehatan fasilitas umum. Data mengenai tempat-tempat yang penerapan protokol kesehatannya buruk diputuskan akan dibuka ke publik sesuai kesepakatan rapat bersama Wapres Ma'ruf Amin.

"Sehingga kita bisa lihat lokasi-lokasi mana yang disiplin sampai ke titik lokasinya, ya kantornya, ya tokonya, mana yang disiplin. Sehingga masyarakat bisa bantu mengontrol PeduliLindungi," kata Menkes Budi.