Migrant Care Lapor ke Komnas HAM soal Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat

Kompas.com - 24/01/2022, 15:24 WIB
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, pada Senin (24/1/2022) melapor ke Komnas HAM soal dugaan keberadaan kerangkeng manusia yang diduga milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin, untuk perbudakan terhadap sedikitnya 40 pekerja kelapa sawit. KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANPerhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, pada Senin (24/1/2022) melapor ke Komnas HAM soal dugaan keberadaan kerangkeng manusia yang diduga milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin, untuk perbudakan terhadap sedikitnya 40 pekerja kelapa sawit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, pada Senin (24/1/2022) siang mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta.

Kedatangan itu bermaksud untuk melaporkan keberadaan kerangkeng manusia yang diduga milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin, untuk perbudakan terhadap sedikitnya 40 pekerja kelapa sawit.

Sebagai informasi, Terbit juga sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Kami laporkan ke Komnas HAM karena pada prinsipnya, itu sangat keji," kata Ketua Migrant Care, Anis Hidayah, kepada wartawan.

Baca juga: Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

"Baru tahu ada kepala daerah yang mestinya melindungi warganya, tapi justru menggunakan kekuasaannya untuk secara sewenang-wenang melakukan tindakan yang melanggar prinsip HAM, antipenyiksaan, antiperdagangan manusia, dan lain-lain," ucapnya.

Menurut laporan Migrant Care, kerangkeng manusia itu serupa penjara (dengan besi dan gembok) di dalam rumah Terbit.

"Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja," tambah Anis.

Baca juga: Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Anis menyebut, jumlah para pekerja itu kemungkinan besar lebih banyak daripada yang saat ini telah dilaporkan.

Mereka disebut bekerja sedikitnya 10 jam setiap harinya. Setelah dimasukkan ke dalam kerangkeng selepas kerja, mereka tidak memiliki akses untuk ke mana-mana dan hanya diberi makan 2 kali sehari secara tidak layak.

"Mereka tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Mereka mengalami penyiksaan: dipukul, lebam, dan luka," ujar Anis.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Maksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Tak Maksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Nasional
Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

Nasional
Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Nasional
Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Nasional
Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Nasional
Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: 'Lip Service' Saja

Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: "Lip Service" Saja

Nasional
Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Nasional
Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

Nasional
Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Nasional
MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Nasional
Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Nasional
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.