Golkar Minta KPK Evaluasi Sistem Keamanan Setelah Wali Kota Nonaktif Bekasi Gelar Pertemuan Daring

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi sistem keamanan di Rumah Tahanan (rutan) KPK.

Hal itu menyusul adanya dugaan bahwa Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen melakukan pertemuan secara daring, meski tengah mendekam di rutan KPK.

"Saya pikir evaluasi untuk sistem keamanan di KPK. Biar mereka mengevaluasi itu," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Wakil Ketua DPR itu mengaku belum mengetahui secara pasti seperti apa pertemuan daring itu dilakukan. Menurutnya, ia baru sebatas mengetahui hal tersebut dari foto yang beredar di media sosial.

"Saya belum tahu persis, saya sempat lihat sepintas di medsos," ujar Lodewijk.

Baca juga: KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Sebelumnya, KPK menyayangkan pertemuan daring yang dilakukan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen.

Adapun tersebar foto Pepen melakukan pertemuan daring dengan 12 orang.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut pertemuan itu berlangsung di Rutan KPK, Kamis (20/1/2022).

"KPK memberikan hak setiap tahanan untuk dapat dikunjungi oleh keluarga atau penasihat hukumnya sesuai jadwal kunjungan yang telah ditentukan dengan seizin tim penyidik,” sebut Ali dalam keterangan tertulis.

“Namun dalam peristiwa ini, KPK sangat menyayangkan bahwa tahanan dimaksud, diduga bertemu secara daring dengan pihak-pihak lain sebagaimana batasan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku,” jelas dia.

Baca juga: Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Namun demikian Ali tidak menyebut dengan detail siapa pihak yang bertemu secara daring dengan Pepen.