Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/01/2022, 14:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak terkait untuk memastikan kapasitas hotel dan wisma haji untuk karantina jemaah umrah.

Hal ini guna memastikan agar tidak terjadi penumpukan antarkloter jemaah yang pulang ke Tanah Air.

"Saya meminta kepada Kemenag, Kemenkes, dan BNPB untuk dapat mempersiapkan keberangkatan dan kedatangan jemaah sebaik mungkin dengan mengatur flow-nya," ujar Luhut dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Jumat (21/1/2022).

"Saya minta kapasitas dan kelayakan hotel serta wisma haji dapat dipastikan dengan baik, diatur kedatangan antar kloter agar tidak terjadi penumpukan,” lanjutnya.

Luhut menambahkan, saat ini terjadi peningkatan jumlah jemaah umrah yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi.

Baca juga: Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Di sisi lain penularan varian Omicron di Indonesia terus bertambah dan salah satunya disebabkan dari perjalanan ke luar negeri.

"Kami ingin memastikan agar perjalanan umrah dapat berjalan dengan lancar dan aman," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sebanyak 20 persen jemaah umrah yang baru tiba di Tanah Air pada 17 Januari lalu, dilaporkan positif Covid-19.

"Dari kepulangan jemaah umrah perdana pada tanggal 17 Januari lalu sebanyak 20 persen kasus positif berhasil terdeteksi dari total jemaah," kata Wiku dalam keterangannya melalui kanal YouTube Sekretariat, Kamis (20/1/2022).

Jumlah itu, kata dia, setara dengan 87 orang dari 414 total jemaah yang pulang pada 17 Januari 2022.

Namun, Wiku mengatakan, kasus positif Covid-19 lebih banyak berasal dari transmisi lokal dibandingkan pelaku perjalanan dari luar negeri.

Baca juga: Gagal Berangkatkan Jemaah Umrah, Penyedia Travel Umrah Terpaksa Tombok Uang Pelanggan

"Bahkan per tanggal 15 Januari 2022, 63 persen kasus positif merupakan transmisi lokal," ujarnya.

Sebelumnya, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, pemerintah harus dapat memastikan masa karantina jemaah umrah yang kembali dari Arab Saudi dilakukan secara ketat jika pemberangkatan umrah bakal tetap dilanjutkan.

Hal ini menyusul temuan pemerintah bahwa kasus Covid-19 dengan varian Omicron di Indonesia paling banyak berasal dari pelaku perjalanan dari Arab Saudi.

"Karantina harus 14 hari. Tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau umrah 10 hari, menjadi 24 hari dengan karantina. Belum lagi karantina di Saudi. Karantinanya harus diperketat," kata Miko saat dihubungi, Rabu (12/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com