Kompas.com - 19/01/2022, 19:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) akan diatur oleh peraturan presiden (Perpres). Perpres, saat ini, masih dalam tahap penyusunan. 

Menurut Wandy, salah satu poin dalam perpres adalah soal partisipasi publik untuk menyampaikan masukan terkait sosok yang pantas menjadi pemimpin Badan Otorita IKN.

"(Badan) Otorita IKN nanti akan dibentuk perpres. Untuk itu dan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilakukan," ujar Wandy dalam keterangan video kepada wartawan pada Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Tak Semua Kementerian Pindah, Pengalihan ASN ke Ibu Kota Baru Bertahap

"Saya kira semuanya kita sangat mengenal good governance itu penting. Tentu hal itu sudah dipikirkan, tetapi sekarang ini eranya partisipasi publik," lanjutnya.

Sehingga nantinya saat pemerintahan di ibu kota baru dijalankan, publik dapat mengawasi dan memberi masukan sebelum pemimpinnya ditunjuk.

Wandy lantas menjelaskan syarat yang perlu dimiliki seorang calon Kepala Badan Otorita IKN.

Dia menyebutkan, yang paling ideal adalah memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan dalam membangun sebuah kota.

"Tentu yang paling ideal adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya itu jadi poin plus," jelas Wandy.

"Tetapi bagaimanapun juga presiden yang memiliki hak prerogatif untuk itu. Pertimbangan presiden bisa dari mana saja termasuk dari apa yang berkembang di ruang publik. Jadi itu kita kembalikan kepada presiden," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota negara "Nusantara" dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kian nyata.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi ke Ukraina-Rusia, Ma'ruf Amin: Semoga Selamat dan Sukses Jalankan Misi Perdamaian

Jokowi ke Ukraina-Rusia, Ma'ruf Amin: Semoga Selamat dan Sukses Jalankan Misi Perdamaian

Nasional
Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Wapres: Perjalanan Penting dan Bersejarah

Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Wapres: Perjalanan Penting dan Bersejarah

Nasional
Pemerintah Didesak Tindaklanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Pemerintah Didesak Tindaklanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Nasional
Rabu Sore Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha

Rabu Sore Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Idul Adha

Nasional
Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Nasional
Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Nasional
Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Nasional
Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Nasional
PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Nasional
Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Nasional
Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Nasional
Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Nasional
IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.