Kompas.com - 19/01/2022, 19:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk mengajukan banding atas vonis majelis hakim yang dijatuhkan kepada Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, dalam kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) (Persero).

“Saya telah memerintahkan kepada Jampidsus tidak ada kata lain selain banding,” kata Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Ia menegaskan, pihaknya menghargai dan menghormati hasil vonis majelis hakim terhadap Heru Hidayat. Namun, menurut dia, vonis itu mengusik rasa keadilan masyarakat.

Baca juga: Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

“Kita tetap menghargai dan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim, tapi kami JPU (jaksa penunut umum) merasa ada hal-hal yang kurang, ada keadilan masyarakat yang sedikit terusik,” ucap dia.

Burhanuddin menjelaskan, Heru Hidayat telah merugikan negara sebesar Rp 16 triliun dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam kasus itu, Heru mendapatkan vonis seumur hidup.

Dalam kasus dugaan korupsi PT ASABRI, Heru merugikan negara Rp 22,7 trilun. Namun, Heru divonis nihil oleh majelis hakim. Padahal, jumlah kerugian yang diakibatkan Heru dalam kasus ASABRI lebih besar daripada kasus di Jiwasraya.

“Secara yuridis kita mengertilah tetapi rasa keadilan di masyarakat sedikit terusik,” ucap dia.

Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang diketuai IG Eko Purwanto dan empat hakim anggota, yakni Rosmina, Saifuddin Zuhri, Ali Muhtarom, dan Mulyono Dwi Purwanto, menjatuhkan vonis nihil terhadap Heru terkait kasus korupsi PT ASABRI, dalam persidangan kemarin.

Baca juga: Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Heru dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, tetapi majelis hakim tidak memberikan pidana mati.

Namun dengan divonis nihil, Heru Hidayat tak mengalami penambahan hukuman pidana dalam perkara ASABRI. Pasalnya, hukuman yang diterima Heru dalam kasus sebelumnya, yaitu Jiwasraya, sudah mencapai batas maksimal yang diperbolehkan undang-undang.

Majelis hakim berpedoman pada Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu menyatakan, seseorang yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

Nasional
2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

Nasional
Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Nasional
Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Nasional
Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Nasional
Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Nasional
Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Nasional
Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Nasional
Jokowi dan 'Politik Basa-basi' ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Jokowi dan "Politik Basa-basi" ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Nasional
Negara Masih 'Bermurah Hati' kepada Koruptor Selama 2021

Negara Masih "Bermurah Hati" kepada Koruptor Selama 2021

Nasional
Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.