Kompas.com - 12/01/2022, 21:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memvonis mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju selama 11 tahun penjara.

Robin merupakan terdakwa kasus penanganan perkara di KPK bersama seorang pengacara bernama Maskur Husain.

"KPK mengapresiasi majelis hakim yang telah memutus perkara ini secara independen sesuai tugas dan kewenangannya," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Robin Sebut Arief Aceh Mulai Beracara di KPK Sejak Lili Pintauli Jadi Wakil Ketua

Ali menuturkan, pertimbangan dan keputusan yang diambil majelis hakim tersebut telah membuktikan bahwa Stepanus Robin bersalah sesuai dengan uraian tuntutan tim jaksa KPK.

Yang membedakan, kata dia, hanya lebih ringannya hukuman terhadap mantan penyidik KPK tersebut.

"Sebagian besar telah sesuai dengan apa yang KPK uraikan dalam uraian surat tuntutan tim Jaksa. Sedangkan perbedaannya hanya pada berat ringannya hukuman saja," tutur Ali.

Terkait langkah lanjutan atas putusan hakim tersebut, KPK enggan terburu-buru memutuskan.

Menurut Ali, tim jaksa akan pelajari lebih dahulu secara lebih rinci terkait putusan terhadap robin tersebut.

"Setelah putusan ini, tim jaksa tentu akan melakukan analisis atas hasil putusan tersebut guna penyiapan langkah-langkah berikutnya," ucap dia.

Baca juga: Permohonan Justice Collaborator Ditolak, Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Kecewa

Sebelumnya, majelis hakim menilai Robin terbukti melakukan tindakan korupsi penerimaan suap pengurusan perkara di KPK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Nasional
Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Nasional
Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Nasional
KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

Nasional
Duet Ganjar-Anies pada Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Duet Ganjar-Anies pada Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Nasional
Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Nasional
DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

Nasional
Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Nasional
Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Nasional
DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

Nasional
Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.