Kompas.com - 12/01/2022, 15:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, memasukkan sejumlah politikus dan kader partai politik ke dalam kepengurusan baru PBNU periode 2022-2027.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, langkah itu sengaja diambil agar NU tidak terjerumus dalam politik praktis.

"Sebetulnya sudah saya sampaikan berkali-kali. Strategi yang kami pilih adalah dengan memasukan unsur-unsur dari berbagai kepentingan politik yang berbeda, supaya satu sama lain bisa saling menjaga," kata Yahya dalam jumpa pers, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Pertama Kali dalam Sejarah, Perempuan Masuk Struktur Kepengurusan PBNU

"Supaya ketika mereka mengeluarkan atau bertindak menyampaikan sesuatu yang mirip terhadap kepentingan-kepentingan politik, masih bisa langsung diketahui dan tidak bisa mengklaimnya sebagai suatu yang netral," ujar dia.

Beberapa politikus yang masuk dalam PBNU periode 2022-2027 di antaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, anggota DPR RI Nusron Wahid dan Nasyirul Falah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin.

Ma'ruf masuk sebagai anggota mustasyar PBNU, Gus Ipul sebagai sekretaris jenderal, Nusron sebagai wakil ketua umum, Falah dan Khofifah sebagai salah satu ketua, dan Taj Yasin sebagai anggota a'wan.

Yahya mengatakan, kepentingan-kepentingan politik akan tetap berusaha masuk PBNU seandainya dia bersihkan kepengurusan itu dari para politikus.

Masuknya berbagai tokoh dengan orientasi politik berbeda justru dianggap dapat menjaga NU agar tidak condong ke kepentingan politik praktis tertentu.

"Justru dengan memasukkan orang-orang yang sudah diketahui memang punya latar belakang politik seperti Pak Nusron jelas Golkar, seperti ada Pak Falah jelas PDI-P, kemudian nanti ada juga yang jelas PKB dan lain sebagainya, supaya mereka saling menjaga," ujar Yahya.

Dia mengemukakan, dalam struktur kepengurusan baru ini, ada tiga poin penting dalam PBNU. Pertama, kepengurusan baru ini lebih gemuk ketimbang sebelumnya dan disebut mengakomodasi keterwakilan daerah.

Kedua, untuk pertama kalinya perempuan masuk dalam struktur kepengurusan PBNU.

Ketiga, susunan kepengurusan dirancang sedemikian rupa guna mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR yang 'Tumbang' di Paripurna Ternyata Alami 'Blackout'

Wakil Ketua Banggar DPR yang "Tumbang" di Paripurna Ternyata Alami "Blackout"

Nasional
Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Nasional
DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.