Pertama Kali dalam Sejarah, Perempuan Masuk Struktur Kepengurusan PBNU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengumumkan susunan kepengurusan PBNU periode 2022-2027 pada Rabu (12/1/2022).

Yahya menyebutkan, ada beberapa terobosan dalam kepengurusan ini, salah satunya adalah diakomodasinya perempuan dalam kepengurusan PBNU.

"Baru kali ini, setelah 96 tahun usia Nahdlatul Ulama menurut kalender Masehi atau 99 tahun menurut kalender Hijriah, kaum perempuan diakomodasi di dalam susunan harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," kata Yahya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Baca juga: NU dan Manusia Moderat

Beberapa perempuan yang masuk kepengurusan PBNU antara lain Sinta Nuriyah yang merupakan istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur); Alissa Wahid putri Gus Dur; dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Yahya menyebutkan, dimasukkannya perempuan dalam kepengurusan PBNU merupakan masalah waktu saja. Menurut dia, sejak awal, memang tidak pernah ada batasan bahwa kepengurusan PBNU tidak boleh melibatkan perempuan.

"Sekarang baru kita masukkan ini karena kita melihat kebutuhan sudah cukup mendesak, bahwa harus ada perempuan-perempuan yang ikut serta mengelola PBNU ini karena ada masalah-masalah besar terkait dengan perempuan," ujar Yahya.

Ia menambahkan, perempuan-perempuan yang terlibat dalam kepengurusan PBNU 2022-2027 merupakan tokoh-tokoh tangguh yang dapat dilihat dari kiprahnya selama ini.

"Bu Khofifah Indar Parawansa yang pasti nanti kami bisa andalkan untuk mengelola berbagai agenda PBNU menyangkut pemberdayaan perempuan," ujarnya.

'Ibu Alissa yang selama ini juga malang melintang di berbagai forum intenasional pasti bisa kami andalkan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan PBNU terkait dengan nation engagement, dengan kerja sama internasional, juga terkait dengan masalah kemanusiaan yang di dalamnya masalah perempuan sangat menonjol," imbuh Yahya.

Dalam kesempatan yang sama, baik Khofifah maupun Alissa menyampaikan apresiasi dan kesepakatannya terhadap kebijakan itu.

Baca juga: KPK Ajak NU Berjuang Lawan Korupsi

Khofifah menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran perempuan.

Sementara itu, Alissa berpendapat bahwa hal itu akan menjadi pintu gerbang agar peran para perempuan NU, yang selama ini sudah terlibat penting dalam mengurus pengajian hingga pesantren, dapat memperbesar hikmahnya bagi bangsa, negara, dan peradaban dunia.