Moeldoko: Pernyataan Menteri Bahlil soal Penundaan Pemilu Bukan Sikap Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengenai penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan sikap resmi pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, sikap Presiden Jokowi sudah jelas bahwa tidak ada perpanjangan masa kepemimpinan.

"Enggak (bukan sikap pemerintah dan presiden). Sikap Pak presiden kan sudah jelas (tak ada perpanjangan)," ujar Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Menteri Investasi Singgung Penundaan Pilpres, Demokrat Nilai Ada Pihak yang Ingin Jerumuskan Jokowi

Moeldoko menambahkan, sebaiknya perihal penundaan tersebut ditanyakan langsung kepada Menteri Bahlil sebagai yang menyampaikan pernyataan.

Sebab pasti ada latar belakang dari pernyataan itu.

"Ya tanya kepada beliau, pasti ada alasan-alasan yang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, dikutip Kompas.tv, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Megawati Ajak Semua Pihak Pastikan Pemilu Serentak 2024 Berhasil Dilaksanakan

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.